Pemerintah Kaji Jurus Penangkal Banjir Impor Singkong dan Tapioka

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan larangan atau pembatasan (lartas) serta tarif pada singkong dan tapioka untuk membendung impor.

Ia mengatakan rencana itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dari banjirnya singkong impor.

"Di ratas (rapat terbatas) kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apapun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (7/7).

"Dan setelah kami bahas dengan Menko Pangan (Zulkifli Hasan) dan Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) ada dua kemungkinan: lartas atau tarif," sambungnya.

Amaran mengatakan pemerintah kemungkinan akan memilih menerapkan tarif impor, meski masih mempertimbangkan kedua opsi tersebut. Keputusan final regulasi yang akan diterapkan akan segera disampaikan.

"Sebentar lagi (disampaikan)," katanya.

Sebelumnya, Amran mengungkap salah satu penyebab utama singkong impor membanjiri pasar Indonesia.

Menurutnya, sejumlah pelaku industri yang memiliki pabrik di dalam negeri justru memasukkan singkong hasil produksi dari kebun sendiri yang berada di luar negeri, sehingga menekan hasil panen petani lokal.

"Jadi gini, biasanya yang punya pabrik, yang kami terima laporan, dia punya perkebunan di luar, ini (hasilnya) kirim masuk. Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Ya, tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri," ujar Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Ia menyebut praktik tersebut menyebabkan harga jual singkong petani dalam negeri tidak kompetitif, serta membuat hasil panen sulit terserap industri. Situasi ini dinilai serupa dengan kasus kelebihan pasokan susu segar yang pernah terjadi.

"Ini juga terjadi di susu sapi kemarin. Yang mandi susu masih ingat? Sekarang tidak ribut lagi, kan?" kata Amran.

Amran meminta seluruh pelaku industri sektor pertanian agar lebih mengutamakan pasokan dari petani Indonesia.

"Kami minta seluruh industri sektor pertanian dahulukan petani Indonesia. Tidak boleh mendahulukan petani negara lain. Sekali lagi, saya sampaikan. Seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain," ujarnya.