OIKN Minta Tambahan Anggaran Rp16,13 T di 2026

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun pada 2026. Dengan tambahan itu, alokasi untuk OIKN menjadi Rp21,1 triliun di tahun depan.

Adapun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk OIKN di 2026 hanya sebesar Rp5,05 triliun.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan usulan penambahan anggaran itu telah disampaikan secara resmi lewat surat B.132 tertanggal 4 Juli lalu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"2026, kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Jadi yang tadinya Rp17,08 menjadi Rp21,01 triliun," kata Basuki.

OIKN menetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan proses pembangunan IKN tahap II hingga 2028 mendatang. Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung perkantoran dan hunian DPR dan lembaga yudikatif.

"Kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk membangun Ibu Kota Nusantara Tahap II (perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif serta ekosistemnya) sampai 2028 sebesar Rp48,8 triliun," ujar Basuki di rapat Komisi II DPR, Selasa (8/7).

Basuki mengatakan anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap II mulai 2025 hingga 2028 tersebut belum sepenuhnya disetujui Kementerian Keuangan.

Pada 2025, OIKN menetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp14,4 triliun. Namun, Kemenkeu hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Dan berdasarkan hasil penyesuaian, jumlah tambahan anggaran yang disetujui pada 2025 sebesar Rp4 triliun.

"Otorita IKN telah menyampaikan penyesuaian usulan tambahan tahun 2025 tadi, dari Rp8,1 triliun menjadi Rp4 triliun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]