ANALISIS

Mengukur Dampak Kalau Tarif 32 Persen Trump Berlaku, Mengerikan?

Dhio Faiz Syarahil | CNN Indonesia
Rabu, 09 Jul 2025 09:10 WIB
Ekonom menyebut beberapa risiko mengintai RI kalau tarif 32 persen dari Donald Trump berlaku; penurunan ekspor Rp105 triliun hingga serapan 1,2 juta naker.
Ekonom menyebut Indonesia bisa melawan tarif 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump dengan kurangi impor migas dan manfaatkan BRICS. ( REUTERS/Leah Millis).

Andry menilai sebenarnya sudah tidak ada jalan lagi bagi Indonesia melawan tarif 32 persen Trump. Bahkan, dia menilai lawatan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke AS nyaris mustahil membawa perubahan.

Menurutnya, langkah yang bisa ditempuh pemerintah adalah menekan dampak terhadap ekspor. Cara paling ampuh adalah mencari pasar baru.

"Tentu yang paling dikejar itu adalah bagaimana kita bisa menggantikan pasar Amerika Serikat ini untuk produk-produk tersebut. Memang tidak mudah dan perlu waktu yang cukup lama kalau tidak diakselerasi, dibantu oleh pemerintah," ujar Andry.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia berpendapat Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk membuka pasar. Indonesia juga harus memanfaatkan kerja sama di Asia Tenggara. Begitu pula dengan membuka pasar di Eropa.

Dia berkata pemindahan pasar tak hanya di sisi ekspor, tetapi juga impor. Indonesia perlu mengalihkan sebagian impor dari AS ke negara lain. Misalnya, mengurangi impor migas dari AS untuk dialihkan ke negara timur tengah.

Infografis 5 Deal RI-AS Demi Batalkan Serangan Dagang TrumpInfografis 5 Deal RI-AS Demi Batalkan Serangan Dagang Trump. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

"Jadi kita bisa memberikan tekanan juga kepada Amerika Serikat melalui itu," ucapnya.

Sementara itu, Bhima berharap pemerintah berfokus pada mitigasi terhadap dampak yang dihadapi industri dalam negeri. Dia menyarankan Prabowo menambah anggaran untuk paket stimulus ekonomi.

Bhima memberi contoh diskon tarif listrik hingga 40 persen selama satu tahun untuk industri padat karya. Kemudian, bantuan subsidi upah (BSU) ditambah menjadi Rp600 ribu per bulan untuk tiga bulan.

Pemerintah juga wajib menerbitkan aturan baru yang tegas melindungi produk dalam negeri dari serangan impor. Dia juga menyarankan program Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) diperluas cakupannya.

"Kebijakan efisiensi anggaran itu harus dievaluasi ulang, harus bisa ditekan sehingga dalam negerinya bisa ada konsumsi yang lebih kuat lagi untuk mencegah dampak dari perang tarif yang ternyata merugikan Indonesia," ujar Bhima.



(agt)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER