Menteri PU Sebut Pemangkasan Anggaran Rp37 T Seret Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemangkasan anggaran kementeriannya sebesar Rp37 triliun tahun ini berdampak negatif ke ekonomi.

Dody mengatakan pagu anggaran Kementerian PU awalnya sebesar Rp110,95 triliun. Kemudian pada 24 Januari dipangkas Rp81,38 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Lalu pada 13 Februari, anggaran Kementerian PU ditambah menjadi Rp50,48 triliun. Kemudian relaksasi blokir anggaran terus berlanjut hingga anggaran Kementerian PU sebesar Rp73,76 triliun per Mei 2025.

Artinya, total anggaran PU yang dipangkas mencapai Rp37,19 triliun.

"Dari alokasi anggaran Rp110,95 triliun yang kemudian dilakukan revisi beberapa kali. Hingga yang terakhir per 7 Mei pagu efektif kita adalah Rp73,76 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V, Rabu (9/7).

Dody mengatakan pemangkasan anggaran PU sebesar Rp37,19 menurunkan kapasitas fiskal untuk mendukung sektor konstruksi yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi memang cukup berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Pada kuartal IV/2024, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar keempat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi sebesar 10,43 persen.

Dody mengatakan setiap Rp1 triliun belanja modal kementeriannya berdampak pada 0,08 - 0,12 persen kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB.

"Maka pemotongan Rp37 triliun berpotensi menurunkan kontribusi terhadap PDB nasional hingga maksimum 0,4 persen," katanya.

Meski demikian, Dody mengatakan kualitas struktur anggaran Kementerian PU tetap terjaga di mana 81 persen dialokasikan untuk belanja modal yang produktif. Anggaran diprioritaskan untuk preservasi jalan nasional. irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi.

"Efisiensi ini juga berjalan beriringan dengan pelunasan kontrak tahun jamak sebesar Rp14,2 triliun untuk menghindari beban fiskal di masa depan," katanya.