Anggaran Dipangkas Rp752 M, Kemendag Minta Tambahan Rp886 M di 2026

Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp886,63 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.

Usulan itu mereka ajukan menyusul pemangkasan pagu indikatif tahun depan sebesar Rp752,91 miliar dibandingkan 2025.

"Apabila keuangan negara memungkinkan, Kementerian Perdagangan telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp886.635.770.000," ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Tambahan tersebut diajukan melalui surat resmi kepada Kementerian Keuangan pada 12 Juni 2025.

Menurutnya, pengajuan tambahan terdiri dari belanja operasional sebesar Rp272,57 miliar dan belanja non operasional Rp614,05 miliar.

"Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengakomodasi kenaikan belanja pegawai, termasuk penambahan formasi pegawai baru sebanyak 915 orang, serta kebutuhan belanja barang operasional yang belum teralokasi," ujarnya.

Pagu indikatif Kemendag 2026 ditetapkan sebesar Rp1,10 triliun, merosot 40,63 persen dari pagu tahun 2025 yang sebesar Rp1,85 triliun.

Pemangkasan tersebut tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 15 Mei 2025. Roro menyoroti pemangkasan ini terjadi di seluruh program utama Kemendag.

"Program perdagangan dalam negeri tahun depan hanya mendapat alokasi Rp15,5 miliar dari sebelumnya Rp190,8 miliar. Sementara program perdagangan luar negeri turun dari Rp227,1 miliar menjadi Rp2,3 miliar," paparnya.

"Untuk program dukungan manajemen juga terjadi penurunan 26 persen," imbuhnya lebih lanjut.

Dari total pagu indikatif 2026, belanja operasional dialokasikan Rp1,07 triliun, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp722,12 miliar dan belanja barang sebesar Rp349,60 miliar.

Sementara itu, belanja non-operasional hanya dialokasikan sebesar Rp28,62 miliar, seluruhnya bersumber dari PNBP.

Roro menyebut dari 342 Rencana Output (RO) prioritas nasional dalam dokumen Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), hanya tujuh yang mendapat alokasi anggaran.

"Selain itu, 370 RO non-PN juga belum memiliki alokasi anggaran. Ini menunjukkan keterbatasan yang cukup serius terhadap ruang fiskal kementerian," ujar Dyah.

[Gambas:Video CNN]

Kemendag mencatat realisasi anggaran 2024 sebesar Rp2,09 triliun atau 95,67 persen dari total pagu Rp2,19 triliun. Realisasi itu menempatkan Kemendag di peringkat ke-38 dari 86 kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, capaian strategis kementerian menunjukkan tren positif.

"Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga Desember 2024, dengan nilai surplus sebesar Rp31,04 miliar," ujar Dyah.

Ia juga menyebutkan pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 6,51 persen, ekspor non-migas 2,46 persen, dan inflasi pangan yang bergejolak terkendali di 0,12 persen.