Sri Mulyani Minta Publik Tak Pandang SBN Sekadar Utang Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak semua pihak melihat surat berharga negara (SBN) bukan hanya sebagai utang pemerintah dan beban negara.
Ia mengklaim pemerintah terus mengelola penerbitan SBN secara hati-hati. Sri Mulyani juga menegaskan penerbitan utang adalah bagian dari strategi pembiayaan pemerintah.
"Kami ingin mengajak DPR untuk melihat instrumen surat berharga negara (SBN) tidak semata-mata sebagai beban dari APBN dan negara," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (15/7).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan SBN juga mesti dilihat dari sisi demand alias permintaan. Sejumlah lembaga, baik itu terkait pensiunan, asuransi, maupun perbankan mengincar surat utang tersebut.
Lihat Juga : |
Menurutnya, surat berharga negara sudah dianggap sebagai instrumen investasi oleh masyarakat.
"Bahkan, masyarakat kecil telah memegang surat berharga negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman," tegas Ani.
"Sehingga kami akan terus melakukan edukasi mengenai peranan SBN yang tidak melulu hanya dilihat sebagai utang pemerintah. Namun, merupakan alat investasi yang bernilai dan dipercaya oleh pemegangnya, baik masyarakat kecil, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga lembaga-lembaga pensiun dan lembaga pemegang dana jangka panjang," sambungnya.
Berdasarkan catatan Sri Mulyani yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV 2024-2025 pada 1 Juli 2025, posisi utang pemerintah per akhir 2024 mencapai Rp10.269 triliun.
Sementara itu, penerbitan utang yang akan dilakukan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp775,9 triliun. Ini meliputi SBN neto senilai Rp642,2 triliun dan pinjaman Rp133,3 triliun.
"Realisasi semester I untuk SBN Rp308,6 triliun atau 48 persen, pinjaman Rp6,9 triliun atau baru 5,1 persen, sedangkan jumlah dari keseluruhan utang Rp315,4 triliun atau 40,7 persen dari target APBN tahun ini," tutur Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).
(skt/pta)