Pemprov DKI Respons soal Dugaan Beras Oplosan Libatkan BUMD FS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons dugaan praktik pengoplosan beras yang menyeret salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan berinisial FS.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyatakan FS telah memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan awal.

"Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri," kata Hasudungan di Jakarta, Senin (14/7), melansir Antara.

Ia menambahkan pemanggilan lanjutan terhadap FS dimungkinkan dilakukan setelah hasil analisis pemeriksaan sampel oleh Satgas Pangan rampung.

Hasudungan menjelaskan Dinas KPKP DKI menggunakan dua merek beras produksi FS, yakni SP dan SR, untuk mendukung program pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu di Jakarta.

Kedua merek tersebut, yang diklaim berkualitas premium, secara rutin diuji mutunya melalui pengambilan sampel minimal tiga kali dalam setahun.

Pada 2025, pengambilan sampel terhadap beras SP dan SR telah dilakukan dua kali, yakni pada 24 Januari dan 16 Juni, di gudang FS dan diuji di laboratorium terakreditasi. Hasilnya menunjukkan mutu kedua merek beras tersebut sesuai dengan standar kelas premium.

Kendati demikian, untuk memastikan keamanan pangan secara menyeluruh, Pemprov DKI melalui otoritas terkait saat ini sedang menguji mutu terhadap 50 sampel beras yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hasudungan menegaskan pemprov terus berupaya menjamin keamanan pangan yang beredar di pasaran.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras dan menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.

"Kami berharap masyarakat menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak agar dugaan keterlibatan BUMD FS dalam pengoplosan beras diusut hingga tuntas.

"Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan," kata Rio.

Menurutnya, dugaan praktik tersebut harus ditindaklanjuti secara hukum secara terbuka dan transparan demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Rio juga menekankan pentingnya penguatan sistem pelacakan digital untuk stok beras, mulai dari gudang hingga ke tangan konsumen, disertai publikasi data secara real-time untuk mencegah permainan pasokan dan harga.

Ia turut mendorong kolaborasi antara BUMD pangan, Perum Bulog, dan kepolisian dalam pengawasan rantai pasok beras. Operasi pasar dan inspeksi mendadak dinilainya penting dilakukan, terutama di pasar-pasar induk seperti Cipinang.

"Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal," tutur Rio.