Bos BGN Klaim MBG Bebas Beras Oplosan: Standar Kami Harus Premium

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan beras yang dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari beras oplosan.

Dadan mengatakan pelaksanaan MBG berbasis potensi sumber daya lokal, sehingga bahan-bahan pangan yang digunakan pun berasal murni dari hasil produksi masyarakat setempat.

"Kalau MBG kan basisnya potensi sumber daya lokal. Jadi kami tidak membeli dari mana membeli dari mana-mana, tapi masyarakat sekitar. Jadi pasti tidak akan ada oplosan," kata Dadan di Sleman, DIY, Selasa (15/7).

Sosok dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (ITB) itu pun mengklaim beras yang dipakai untuk MBG seluruhnya berkualitas atau berstandar premium.

"Dan standar kami berasnya harus premium. Untuk memberikan makan yang berkualitas bagi anak bangsa itu harus yang premium," lanjutnya.

Pemerintah mengumumkan temuan 212 merek beras medium dan premium diduga oplosan. Merek-merek itu setidaknya tersebar di 10 provinsi.

Temuan bermula dari penindakan kepolisian terhadap gudang di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menemukan modus beras Bulog yang telah diputihkan dibungkus dengan merek Ramos dan Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Beras hasil oplosan itu dipasarkan di Bogor, Tangerang, Serang dan Kota Cilegon. Mereka sudah beroperasi sejak 2019. Para pelaku mengantongi keuntungan Rp732 juta hanya untuk periode Desember 2023 hingga Maret 2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan uji kualitas terhadap 268 sampel beras dari 212 merek. Pengujian dilakukan pada 6 hingga 23 Juni 2025. Hasilnya, 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Kemudian, 59,78 persen beras premium tersebut juga tercatat melebihi harga eceran tertinggi (HET). Sekitar 21,66 persen memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

Kementan juga menemukan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu SNI. Sekitar 95,12 persen beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET. Kementerian mencatat 9,38 persen memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim telah melaporkan kasus dugaan beras oplosan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Dampaknya adalah merugikan konsumen, karena daya beli kita turun, daya beli konsumen turun. Tetapi kalau sesuai standar ini daya beli, kita pasti daya beli masyarakat naik. Ini merugikan masyarakat, merugikan juga pemerintah karena ada SPHP yang biasa dioplos," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]