Dikenai Pajak Hiburan 10 Persen, Lapangan Padel Masih Diburu

Pengusaha lapangan padel di Jakarta menyikapi pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan sebesar 10 persen dengan kepala dingin. Pajak ini dinilai tak memberikan dampak signifikan terhadap bisnis yang tengah naik daun tersebut.

Pemilik Padel Pro Indonesia yang berlokasi di Kemang, Giorgio Soemarno menilai pengenaan pajak tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat olahraga padel memang mengandung unsur hiburan.

"Menurut saya sangat wajar padel dikenakan pajak hiburan, apalagi memang ada unsur hiburannya juga. Dari sisi bisnis, demand juga masih tinggi, jadi belum terlalu berpengaruh ke kami," ujar Giorgio saat ditemui, Kamis (17/7).

Giorgio menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah mengantisipasi pajak ini dengan memasukkannya ke dalam struktur harga sewa lapangan. Dengan demikian, para pemain padel tidak akan merasakan adanya kenaikan tarif saat pajak mulai diterapkan.

Adapun Padel Pro Indonesia mulai beroperasi di Jakarta pada 2024 yang berakar dari Dubai sejak delapan tahun lalu. Saat ini, arena padel yang dikelola Giorgio memiliki enam lapangan dan menerima rata-rata 100 pemesanan per hari.

Sistem reservasi dilakukan secara digital melalui aplikasi Courtside yang memudahkan pengguna memesan lapangan maupun pelatih.

Tarif sewa di Padel Pro bervariasi, mulai dari Rp350 ribu untuk jam-jam off-peak (pukul 10.00-16.00 WIB) hingga Rp450 ribu pada jam peak (pagi dan malam hari, termasuk seluruh hari di akhir pekan). Harga ini sudah mencakup pajak hiburan.

"Kami memang sudah mengkalkulasi pajak ini dari awal. Jadi tidak perlu ada penyesuaian harga lagi saat pajak diterapkan," tambah Giorgio.

Ia juga menilai pengenaan pajak ini adil, mengingat sektor olahraga lain seperti futsal, tenis, dan gym juga dikenai pajak serupa.

Meski sempat mengalami kendala administrasi di awal operasional, Giorgio mengapresiasi dukungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang membantu mereka memahami sistem pelaporan pajak.

"Harapan kami, karena kami sudah taat membayar pajak, dana itu bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik, khususnya mendukung fasilitas olahraga dan gaya hidup sehat," ujar Giorgio.

Padel Sebagai Gaya Hidup

Dari sisi pengguna, pandangan senada disampaikan oleh Arti, seorang pemain padel aktif yang rutin bermain lebih dari tiga kali dalam seminggu. Ia menyebut ketersediaan lapangan yang terbatas dan harga sewa yang relatif tinggi tidak menyurutkan minat pemain.

"Soal pajak hiburan, sah-sah saja. Karena padel sudah menjadi bagian dari olahraga gaya hidup, seperti tenis dan squash," ujar Arti.

Menurutnya, tarif lapangan yang tinggi juga berbanding lurus dengan kualitas fasilitas dan lokasi strategis lapangan padel di Jakarta.

"Meskipun harga sewa lapangan padel cukup tinggi, sekarang ini cari lapangan padel yang kosong di Jakarta tetap susah," lanjutnya.

Arti berharap pemerintah bisa lebih transparan dalam penggunaan dana pajak, khususnya dari sektor olahraga, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung, seperti pembangunan fasilitas olahraga publik yang lebih merata.