Penduduk Miskin Ekstrem RI Capai 2,38 Juta Orang per Maret 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia tercatat 2,38 juta orang per Maret 2025.

Angka ini setara dengan 0,85 persen dari total populasi dan mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang atau 0,99 persen.

"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024, mengalami penurunan 1,18 juta orang," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jumat (25/7).

Penurunan juga terlihat dari sisi persentase. Penduduk miskin ekstrem terhadap total populasi turun 0,14 persen dari September 2024, dan turun 0,41 persen dibandingkan Maret 2024.

Adapun kategori miskin ekstrem mengacu pada standar internasional, yakni penduduk dengan pengeluaran di bawah US$2,15 PPP (2017) per hari per kapita.

Angka ini merujuk pada garis kemiskinan ekstrem global yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, termasuk Indonesia.

Sebagai gambaran, US$2,15 PPP 2017 jika dikonversikan ke kurs riil setara dengan sekitar Rp12 ribu-Rp13 ribu per hari per orang. Artinya, seseorang masuk kategori miskin ekstrem jika dalam sehari pengeluarannya tidak mencapai jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan, transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.

Meskipun Bank Dunia telah memperkenalkan standar baru sebesar US$3 PPP per hari, BPS belum mengadopsinya secara resmi.

"Kami masih menggunakan US$2,15 PPP karena tadi agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya," ujar Ateng.

Metode penghitungan BPS saat ini juga sudah mengadopsi pendekatan baru, yaitu spasial deflator, menggantikan metode lama yang hanya menggunakan indeks harga konsumen (CPI).

Perubahan ini mengacu pada rekomendasi global dan telah dikomunikasikan dengan Bank Dunia. Jika menggunakan metode baru tersebut, kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 sebenarnya tercatat sebesar 1,26 persen. Maka itu, angka 0,85 persen pada Maret 2025 menunjukkan penurunan signifikan.

Pelaporan resmi angka kemiskinan ekstrem ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres tersebut, BPS ditugaskan untuk menyelenggarakan survei dan memantau capaian penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.

[Gambas:Video CNN]