Nusron Ungkap Banyak Sertifikat Tanah Ganda di Jakarta Picu Konflik

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap banyak sertifikat tanah ganda, terutama girik, di DKI Jakarta.

Nusron mengatakan hal itu menjadi sumber masalah konflik. Ia mengungkapkan sumber dari segala konflik pertanahan di Indonesia adalah dokumen yuridis dan dokumen peta.

"Konflik mana pun, kalau di Jakarta, tumpang tindih. Tumpang tindih dimulai dari apa? Biasanya dari sengketa dokumen yuridis, double girik," kata Nusron pada Talkshow ILASPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

"Di Jakarta giriknya kadang-kadang satu objek itu giriknya bisa enam, bisa tujuh. Belum lagi nanti muncul eigendom," jelas Nusron.

Girik adalah bukti perpajakan atas lahan, biasanya berlaku untuk tanah hak lama. Adapun eigendom lebih lama lagi, yakni istilah yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda.

Contoh di Jakarta itu, menurut Nusron, termasuk dalam kategori permasalahan dokumen yuridis. Ia menegaskan hal tersebut sudah dikategorikan pemalsuan.

Politikus Partai Golkar itu mengaku pemerintah terkadang kesulitan membuktikan siapa pemilik asli hak atas tanah tersebut. Pemerintah masih susah membuktikan dokumen pendukung atas sertifikat tersebut.

Nusron menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat harus didahului surat pendukung. Petunjuknya bisa datang dari sang pemegang girik, bahkan leluhur sebelumnya.

"Setiap lurah ganti, nerbitin (girik) baru sehingga itu akhirnya muncul sengketa konflik, tumpang tindih. Ini dari sisi yuridis," sambungnya.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan konflik tidak hanya muncul dari sisi yuridis. Ada juga yang terkait dokumen peta alias lokasi fisik tanah.

Nusron menuturkan ada kasus di mana pemetaan tanah dilakukan di posisi berbeda dari yang seharusnya. Ini menjadi masalah karena harga tanah dari masing-masing lokasi memiliki perbedaan.

"Jadi ini kalau enggak prudent bisa melahirkan konflik. Kenapa? Karena meletakkan peta bidang tidak sesuai. Nah, karena itu kita ingin dengan adanya pertemuan juru ukur, juru survei, juru pemetaan, itu akurat, sesuai," tandas Nusron.