Pemerintah Disebut Siapkan Lembaga Pendanaan AI, Disokong Danantara
Pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan sovereign AI fund atau lembaga pendanaan kecerdasan buatan (AI) untuk mendanai ambisi Indonesia menjadi pusat teknologi yang berkembang cepat di kawasan ASEAN.
Hal itu diketahui dari laporan Reuters. Laporan ini kelanjutan dari laporan bulan lalu soal rencana Pemerintah Indonesia membuat peta jalan AI untuk menarik investasi asing guna ikut dalam persaingan bisnis AI dan pembuatan chip.
Persaingan terlihat dari keberhasilan Malaysia mengamankan miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan teknologi dunia. Perusahaan-perusahaan itu ingin membangun infrastruktur penting untuk memenuhi permintaan layanan cloud dan AI yang terus berkembang.
Rencana pembuatan lembaga pendanaan AI Indonesia tertuang dalam dokumen 179 halaman. Sebagian besar pendanaan bakal disokong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Reuters menyebut Danantara belum memberi komentar mengenai rencana itu.
Dokumen itu tidak menjelaskan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendirikan lembaga pendanaan AI. Namun, ada estimasi waktu penyiapan dana pada 2027-2029.
Dokumen itu juga mengungkap model bisnis kerja sama antara pemerintah dan swasta. Ada pula rencana memberi insentif untuk investor domestik dalam pengembangan AI, tetapi tidak ada rincian.
Dokumen strategi itu, yang disebut Kementerian Komunikasi dan Digital masih menunggu respons publik sebelum draf akhir, memetakan kesiapan Indonesia untuk AI. Ada pula rekomendasi terkait kebijakan AI hingga 2030.
"Indonesia saat ini berada di tahap awal adopsi AI," bunyi dokumen itu, dilansir Reuters, Senin (11/8).
Reuters menyebut raksasa teknologi China Huawei dan GoTo berkontribusi dalam laporan tersebut.
Laporan Boston Consulting Group pada April 2025 menyebut negara-negara ASEAN berada dalam posisi menguntungkan dalam pertumbuhan yang didorong bisnis AI.
Kontribisi pendapatan dari AI terhadap PDB berada di rentang 2,3-3,1 persen pada 2027. Indonesia bisa melihat dampak tertinggi dalam hal pertumbuhan PDB absolut.
Peta jalan juga merinci beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk kekurangan talenta, pendanaan riset yang rendah, perhubungan tidak merata di luar kota-kota besar, hingga risiko misinformasi dan kebocoran data.
(dhf/agt)