Pelaku UMKM Wajib Daftar di Sistem SAPA UMKM, Untuk Apa?

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah akan meluncurkan sistem terintegrasi bernama SAPA UMKM.

Sistem ini dirancang untuk menghimpun dan mengintegrasikan sekitar 57 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.

"Insyaallah dalam waktu dekat mungkin tidak lebih tidak kurang dan kemungkinan paling lambat sekitar dua bulan ke depan Kementerian UMKM akan melakukan launching sistem terintegrasi yang kita sebut namanya SAPA UMKM," kata Maman dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

"Apa itu SAPA UMKM? SAPA UMKM adalah sebuah supersistem aplikasi untuk mengintegrasikan kurang lebih 57 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," jelas dia lebih lanjut.

Ia menjelaskan pelaku UMKM yang melakukan onboarding di dalam sistem ini akan terverifikasi secara otomatis mengenai dokumen atau perizinan yang belum dimiliki. Contohnya, apakah usaha tersebut sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin BPOM, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), atau hak kekayaan intelektual (HAKI).

Jika ada yang belum lengkap, sistem akan memberikan dorongan dan pengingat agar pelaku UMKM segera memprosesnya.

"Pada saat diidentifikasi bahwa ibu (UMKM) belum memiliki sertifikasi halal, sistemnya akan mendorong dan mengingatkan untuk memproses agar segera dibuatkan dan disiapkan sertifikasi halal dan sistem ini yang akan terintegrasi adalah dengan BPJPH (Bada Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," ujar Maman.

Selain membantu dalam hal legalitas usaha, SAPA UMKM juga akan menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai sumber pembiayaan.

Integrasi sistem ini akan melibatkan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), bank penyalur, fintech, maupun angel investor. Tujuannya adalah agar UMKM lebih mudah mengakses pendanaan yang sesuai kebutuhan mereka.

Menurut Maman, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta adanya integrasi data tunggal UMKM di seluruh Indonesia.

Pemerintah ingin memastikan kehadirannya dalam setiap proses tumbuh kembang UMKM, mulai dari legalitas hingga akses pembiayaan.

"Hal ini adalah dalam rangka, karena berdasarkan arahan dan instruksi presiden kepada Kementerian UMKM untuk membangun satu integrasi data tunggal di seluruh Indonesia dan mohon doanya semoga ini bisa segera terealisasi," jelasnya.

Maman menambahkan sistem ini juga ditujukan untuk memberikan pelayanan maksimal sekaligus perlindungan bagi seluruh pelaku UMKM, termasuk yang berada di bawah binaan PT Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna Tbk.

[Gambas:Video CNN]