Luhut Pede Kemiskinan RI Akan Berkurang 34 Juta Gara-gara Ini

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan percaya diri angka penduduk miskin RI bisa berkurang 34 juta orang dalam beberapa waktu mendatang.

Angka penurunan kemiskinan itu dikantongi Luhut dari berasal dari hitungan Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, sejalan dengan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang proyek percontohannya dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Misalnya, kemiskinan akan bisa berkurang dari (perhitungan) Prof Arief dari Dewan Ekonomi (DEN), kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang miskin di Indonesia). Angka yang sangat signifikan, pengurangan kemiskinan, bila ini semua berjalan," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 menyentuh 23,85 juta orang. Angka itu diklaim turun 0,20 juta orang dibandingkan September 2024 lalu, bahkan lebih rendah 1,37 juta orang daripada Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin Indonesia sebenarnya lebih besar jika mengacu garis kemiskinan baru Bank Dunia, yakni untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 per kapita per hari. Itu membuat penduduk miskin Indonesia tembus 68,25 persen dari total populasi 2024, yakni sekitar 194,58 juta orang miskin di tanah air.

Oleh karena itu, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi yang sejalan dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ia mengaku ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua komite tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

"Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," ungkap Luhut.

"Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," sambungnya.

Luhut mengatakan ada 286 juta penduduk yang datanya sudah terekam di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data tersebut akan terus dilakukan oleh BPS dan stakeholder terkait.

Selain pilot project di Banyuwangi, Luhut mengatakan digitalisasi bansos juga akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal sosialisasi terkait proyek ini ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan.

"Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegas anak buah Prabowo itu.

"Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" imbuh Luhut.

Luhut juga mengingatkan bagaimana dampak penting bansos terhadap perekonomian Indonesia, yakni menyumbang 0,3 persen-0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyaluran bansos yang transparan dan betul-betul tepat sasaran.

Dirinya mengaku akan segera melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8) mendatang.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih karena pemerintah menunjuk daerahnya sebagai pilot project digitalisasi bansos.

Wanita yang merupakan istri dari Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas itu menjelaskan bahwa upaya kolaboratif tersebut ditempuh demi perlindungan sosial masyarakat.

"Kami merasa bahwa sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan apa yang sudah dilakukan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ini bentuk di mana negara hadir untuk membantu, untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia," jelas Ipuk.