Kementerian PU Setop Garap IKN Tahun Depan, OIKN Cuma Dapat Rp6,3 T

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hanya mendapatkan anggaran Rp6,3 triliun untuk tahun 2026 meskipun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan berhenti menggarap pembangunan IKN tahun depan.

Jumlah anggaran itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyampaikan hal yang sama melalui jumpa pers.

"Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya, Rp6,3 triliun untuk IKN (di 2026)," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Anggaran itu sebenarnya naik dibandingkan outlook 2025 senilai Rp4,7 triliun. Namun, anggaran itu tak sampai separuh dari anggaran OIKN di tahun 2025. Pada tahun ini, lembaga yang dikepalai Basuki Hadimuljono itu dibekali anggaran Rp13,5 triliun.

Anggaran OIKN tahun depan juga tak sesuai dengan usulan Basuki saat rapat dengan DPR. Saat itu, ia menjelaskan OIKN butuh setidaknya Rp21,18 triliun untuk melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru di 2026.

Basuki mengatakan anggaran itu dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, embung, sistem air minum, hingga jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan.

"Kami membutuhkan anggaran dari (pagu indikatif 2026) Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Jadi, yang tadinya Rp17,08 triliun menjadi Rp21,1 triliun (kebutuhan anggaran 2026)," kata Basuki dalam Raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemenm, Jakarta, Selasa (8/7).

Basuki menyampaikan kebutuhan anggaran OIKN pada 2025-2028 tembus Rp48,80 triliun. Rinciannya, Rp14,40 triliun di 2025, Rp17,08 triliun pada 2026, Rp14,64 triliun di 2027, serta Rp2,68 triliun sisanya untuk 2028.

Kondisi ini berbarengan dengan Kementerian PU yang akan berhenti menggarap pembangunan IKN. Mereka hanya akan menuntaskan proyek-proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC) yang sudah digarap sejak 2022.

"MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini (2025). Paling lambat 2026 sudah selesai," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Senin (25/8), dikutip dari detikcom.

Kementerian PU menangani pembangunan IKN saat OIKN baru didirikan dan belum beroperasi penuh.

Saat ini, OIKN sudah didukung ASN, sarana, dan prasarana untuk bisa menangani pembangunan ibu kota negara baru. Presiden Prabowo Subianto pun menugaskan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus ke pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif.