Minyak Sawit, Kakao, hingga Karet Terhindar Tarif 19 Persen dari AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut produk ekspor, seperti minyak kelapa sawit, kakao, hingga karet resmi terhindar dari tarif 19 persen yang ditetapkan Amerika Serikat (AS).

Tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun, pemerintah terus melakukan upaya negosiasi pembebasan tarif untuk beberapa komoditas ekspor unggulan.

"Kami menunggu tanggapan mereka (AS), tetapi dalam pertemuan itu pada dasarnya (pengecualian tarif 19 persen) telah disepakati untuk produk-produk yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak sawit, kakao, dan karet akan nol atau mendekati nol (persen)," kata Airlangga dalam wawancara dengan Reuters, Selasa (26/8).

Pembebasan tarif untuk minyak sawit, kakao, hingga karet akan resmi berlaku setelah Amerika dan Indonesia mencapai kesepakatan akhir. Kendati demikian, Negeri Paman Sam disebut masih sibuk membicarakan penerapan tarif untuk sejumlah negara mitra dagang lainnya.

Kabar ini sejatinya bukan barang baru. Airlangga berkali-kali menekankan Indonesia dijanjikan berhak mendapatkan tarif 0 persen untuk beberapa komoditas sumber daya alam. Alasannya, produk tersebut tidak bisa diproduksi Amerika Serikat.

Politikus Partai Golkar ini kala itu merinci beberapa komoditas yang akan dinegosiasikan tarifnya, antara lain crude palm oil (CPO), kopi, kakao, dan beberapa produk pertanian.

"Juga produk mineral lainnya, termasuk juga komponen pesawat terbang, dan komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu seperti di free trade zone. Jadi, itu sekarang dalam pembahasan dan itu dimungkinkan lebih rendah dari 19 persen, mendekati 0 persen," jelasnya dalam Konferensi Pers Joint Statement Indonesia-AS di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahkan pernah menyebut 5 komoditas yang kemungkinan bakal mendapatkan tarif impor 0 persen dari AS. Kelimanya adalah CPO, kopi, kakao, nikel, sampai karet.

Di lain sisi, Susi menegaskan tarif 19 persen yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump sudah berlaku sejak 7 Agustus 2025. Ini sesuai dengan Executive Orders dari Gedung Putih pada 31 Juli 2025 lalu, di mana tarif resiprokal berlaku H+7 setelah munculnya rilis tersebut.

"Executive Orders itu kan tanggal 31 (Juli 2025). Jadi, jatuh temponya tanggal 7 (Agustus 2025), jam 12-nya Amerika di sana, untuk shipment (pengiriman barang dari Indonesia) yang sudah sampai di sana. Intinya, pemberlakuan di sananya (tarif resiprokal 19 persen) sudah mulai berlaku (sejak 7 Agustus 2025)," kata Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

"Yang sekarang, yang perlu kita antisipasi, ini kan tarif akhirnya Indonesia masih termasuk rendah, tapi kan selisihnya juga dikit dengan negara lain. Justru kita harus menjaga betul competitiveness, daya saing kita, itu harus kita jaga," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]