Apa Saja Daftar Jabatan Luhut di Pemerintahan Prabowo?

Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan sejumlah posisi strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu kini memegang sedikitnya tiga jabatan penting.

Pertama, Luhut diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024. Pengaturan mengenai DEN sendiri merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 yang diterbitkan di masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Pasal 1 beleid itu menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis, penyehatan ekonomi nasional, dan kesiapan menghadapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2 aturan tersebut.

Kedua, Luhut ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2024. Ia dilantik bersamaan dengan enam tokoh lainnya sebagai penasihat khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Ketiga, Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Posisi ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Dalam pernyataan resminya, Luhut menyebut mandat itu sudah diberikan Prabowo sejak tujuh bulan sebelumnya, termasuk untuk menggarap digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Ia mengklaim sudah menemukan cara menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp400 triliun dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

"Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Ia menambahkan defisit yang diperkirakan pemerintah sebesar Rp638,8 triliun bisa ditekan menjadi sekitar Rp238 triliun.

"Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp600-an triliun (Rp638,8 triliun). Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun," ujarnya.

Luhut menyebut langkah tersebut belum termasuk penghematan dari sektor lain. Ia menuturkan hasilnya akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

Untuk mendukung program transformasi digital, Luhut dibantu Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia menyebut pembentukan Government Technology (GovTech) berbasis AI tengah dikerjakan tim yang sebelumnya membuat aplikasi PeduliLindungi.

"Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan (Agustus 2025) ini... Kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gencarnya digitalisasi, mereka berbasis AI. Saya bahagia betul karena ini (digitalisasi) dilakukan oleh anak-anak Indonesia," ujarnya.

Luhut menekankan proyek digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, ia menambahkan GovTech tidak hanya berfokus pada bansos, melainkan juga pada sistem perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS) berbasis AI.

"Ini game changer buat Republik Indonesia. Besok kami akan laporan pada Presiden (Prabowo), insyaallah," ungkap Luhut.

Ia menambahkan seluruh perencanaan akan dimasukkan dalam Bappenas agar program pemerintah berjalan terpadu.

"Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" kata Luhut.