Bulog Buka-bukaan soal Upaya Cegah Beras SPHP Dioplos Lagi

Perum Bulog buka-bukaan upaya yang dilakukan untuk mencegah beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak dipakai untuk beras oplosan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan pihaknya mengubah kemasan beras SPHP. Menurutnya, selama ini beras mudah dioplos karena dijual dalam kemasan besar.

"Kemasannya juga diperkecil karena kalau kemasannya yang dulu itu kan per 50 kilogram (kg), besar, jadi kecenderungannya mudah untuk dioplos. Kami perkecil menjadi kemasan yang 5 kg," kata Rizal dalam program Prime News CNN Indonesia, Rabu (27/8).

Bulog juga membatasi pembelian beras SPHP. Pembeli hanya bisa membeli maksimal dua karung dengan total 10 kg per orang. Pembeli harus menggunakan aplikasi Klik SPHP saat pembelian.

Rizal menyampaikan Bulog juga memotong jalur distribusi. Beras SPHP bisa disalurkan langsung melalui pengecer, tak perlu melaui agen.

Ia memahami memang masih banyak pihak tak bertanggung jawab yang menyelewengkan beras SPHP. Penyelewengan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari menjual karung beras SPHP hingga mengoplosnya dengan beras premium.

Untuk mengawasi penyaluran beras SPHP tak diselewengkan, Bulog pun bekerja sama dengan Polri dan TNI.

"Alhamdulillah ini kita bersinergi, termasuk juga dengan teman-teman para pengawas-pengawas kepala pasar. Ini kita libatkan juga. Alhamdulillah dengan komunikasi ini, kita dapat masukan-masukan, informasi-informasi, ada atau tidak pelanggaran dan lain sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menemukan beras oplosan beredar di pasaran. Beras premium dan medium yang dijual tidak sesuai kualitas standar yang ditentukan pemerintah.

Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri sudah menetapkan 28 orang tersangka kasus beras oplosan. Satgas Pangan juga meminta para produsen untuk menurunkan harga beras yang terindikasi oplosan sesuai aturan.

Kasus ini sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia mengancam akan mengambil alih penggilingan yang mencurangi beras untuk rakyat.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun, itu ok. Kalau enggak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," kata Prabowo pada peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).