Berkali Dihantam Gelombang Demo Besar, Apa Dampaknya ke Ekonomi RI?

Ronny menegaskan pentingnya keseimbangan antara menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak ketertiban umum. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan jika Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai negara demokratis yang ramah investasi.

"Urgensi untuk meluruskan kembali arah penyampaian aspirasi publik secara damai di satu sisi, dan penegakan hukum secara tegas kepada pelanggar hukum di sisi lain, sangat diperlukan," kata Ronny.

Hal ini dinilai berkaitan langsung dengan jaminan atas property right atau hak kepemilikan. Pemerintah, kata Ronny, harus mampu memastikan bahwa hak investor atas barang dan modalnya tidak diganggu-gugat, apalagi dijarah atau dirusak dalam situasi kerusuhan.

Namun, di sisi lain, komitmen pada demokrasi juga menuntut adanya perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.

"Dua hal ini saling terkait. Karena hanya negara yang committed pada demokrasi yang mampu memberikan jaminan jelas atas property right," tambahnya.

Sementara, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai gelombang demonstrasi besar yang terjadi menandai titik krusial dalam tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak sekadar mencerminkan ekspresi publik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi membawa implikasi ekonomi yang nyata dan sangat terasa di pasar keuangan.

"Gelombang demonstrasi besar yang kembali terjadi sedikit menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam setahun pertama masa Presiden Prabowo kerap memicu penolakan publik," ujarnya.

Isu-isu seperti rencana revisi UU TNI, UU Minerba, pembentukan kabinet yang dinilai terlalu gemuk, hingga yang terbaru soal kenaikan tunjangan parlemen, menjadi pemicu utama unjuk rasa. Beberapa di antaranya dinilai minim partisipasi publik dan proses deliberatif yang memadai.

Yusuf mengingatkan gejolak sosial-politik yang masif dan menelan korban jiwa segera juga mendapat perhatian pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok tajam, sementara nilai tukar rupiah melemah signifikan terhadap dolar AS akibat aksi jual investor asing. Hal ini mencerminkan naiknya persepsi risiko terhadap stabilitas Indonesia dalam jangka pendek.

"Dampak jangka pendeknya terlihat pada volatilitas pasar keuangan, potensi capital outflow, serta gangguan pada aktivitas konsumsi dan produksi di wilayah terdampak," jelas Yusuf.

Volatilitas ini menimbulkan keraguan terhadap daya tahan ekonomi nasional, apalagi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, termasuk tren suku bunga tinggi di negara-negara maju dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Menghadapi kondisi ini, Rendy menilai bahwa langkah pemerintah harus tegas namun tetap proporsional. Tindakan represif berlebihan justru dapat memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

"Pemerintah perlu mengambil langkah tegas namun proporsional: memulihkan kepercayaan dengan komunikasi yang jelas, memastikan penanganan keamanan tidak berlebihan, membuka kanal dialog dengan kelompok masyarakat, serta meninjau ulang kebijakan kontroversial secara transparan," jelas Rendy.

Untuk mencegah berulangnya protes besar, Rendy menekankan perlunya reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan transparansi dalam kebijakan anggaran dan remunerasi pejabat publik.

"Dalam jangka menengah, reformasi tata kelola anggaran, transparansi remunerasi pejabat, serta kebijakan ekonomi yang konsisten menjadi kunci agar protes besar tidak berulang dan citra Indonesia di mata investor tetap terjaga," tegasnya.