Sri Mulyani Bantah Potong Uang Pemda: Rp1.376 T Dinikmati Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah tuduhan bahwa pemerintah telah memotong anggaran pemerintah daerah (pemda). Bantahan ia berikan menyusul dana transfer ke daerah (TKD) yang susut di 2026.

Dana TKD di RAPBN 2026 hanya Rp650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan tahun ini yang menyentuh Rp919 triliun. Namun, sang Bendahara Negara mengklaim masyarakat daerah justru bakal merasakan manfaat dari belanja Rp1.376,9 triliun.

"Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9).

"Kalau hanya lihat dari transfer (TKD), barangkali tidak akan menceritakan secara utuh seluruh pemihakan APBN kepada daerah, terutama kepada rakyat di daerah. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah, masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya. Karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah," jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci ada 18 belanja pemerintah pusat yang manfaatnya diklaim akan dirasakan langsung masyarakat di daerah.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,7 triliun. Kedua, Program Indonesia Pintar (PIP) atau KIP Kuliah yang menghabiskan Rp63,6 triliun. Ketiga, anggaran Rp43,8 triliun untuk Program Kartu Sembako.

Keempat, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp69 triliun. Kelima, cek kesehatan gratis yang menelan biaya Rp7,3 triliun.

Keenam, renovasi dan revitalisasi sekolah dengan anggaran senilai Rp22,5 triliun.

"(Ketujuh) MBG (makan bergizi gratis). Ini semuanya (penerima MBG) adalah anak sekolah di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, dan anak-anak usia di bawah 5 tahun, Rp335 triliun. Ini juga alokasi yang semuanya menyejahterakan daerah-daerah," tutur Ani.

Kedelapan, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan dengan kebutuhan Rp27,9 triliun. Kesembilan, preservasi jalan dan jembatan Rp24,3 triliun. Kesepuluh, program perumahan senilai Rp48,7 triliun. Kesebelas, untuk keperluan bendungan dan irigasi Rp12 triliun.

Kedua belas, pendanaan Koperasi Desa Merah Putih yang menghabiskan Rp83 triliun. Ketiga belas, subsidi non-energi sebesar Rp108,8 triliun. Keempat belas, tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan profesi dosen (TPD) non-PNS Rp63,5 triliun.

Kelima belas, subsidi energi dan kompensasi senilai Rp381,3 triliun.

Keenam belas, anggaran Rp22,4 triliun untuk lumbung pangan. Ketujuh belas, pendanaan untuk Bulog menjaga cadangan pangan sebesar Rp28,5 triliun. Kedelapan belas, belanja Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan dan pergaraman nasional.

"Poin kami adalah jangan dilihat APBN hanya dari satu sisi saja, seperti transfer (TKD). Namun, lihat keseluruhan karena pada akhirnya APBN yang menikmati dan mendapat manfaat adalah masyarakat, termasuk pemerintah daerah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]