9 Saran LPEM UI ke Prabowo agar Kepercayaan Rakyat ke Pemerintah Pulih

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan sembilan rekomendasi ke Prabowo Subianto agar kepercayaan masyarakat ke pemerintah pulih.

Rekomendasi mereka berikan buntut aksi demo berujung ricuh yang terjadi akhir Agustus lalu. Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin mengungkapkan dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan pelibatan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"Hal ini sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi," ujar Chaikal dalam keterangan yang dirilis Kamis (4/9) lalu.

Dalam jangka panjang, sambung Chaikal, negara harus berupaya untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing ekonomi, meliputi penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim berusaha, konektivitas, serta pemberantasan korupsi.

Berikut sembilan rekomendasi langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat:

Pertama, program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat.

Ketiga, perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.

Keempat, mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Kelima, meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.

Keenam, membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.

Ketujuh, mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR dan juga pejabat negara bersifat variabel, tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedelapan, transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi, agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional.

Kesembilan, memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga mesti memiliki empati dan mau untuk mendengarkan masukan yang disampaikan masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR belakangan ini menghadapi tantangan. Kepercayaan terkikis oleh sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pemberian penghasilan dan tunjangan fantastis kepada anggota DPR. Fasilitas itu dua pekan lalu sempat memantik kemarahan dari masyarakat.

Masyarakat yang marah berunjuk rasa. Unjuk rasa memanas dan sempat meledak menjadi kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia. Merespons amarah masyarakat tersebut, pemerintah dan DPR sepakat mengevaluasi tunjangan bagi anggota DPR.