Jejak Sri Mulyani, dari SBY Lanjut Diterpa Isu Mundur-Dicopot Prabowo

Sri Mulyani resmi tak lagi menjabat sebagai menteri keuangan (menkeu). Posisinya digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa per Senin (8/9).

Pergantian posisi menkeu diputuskan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 Tahun 2025. Adapun prosesi serah terima jabatan dilakukan di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Selasa (9/9) pagi ini.

Lantas bagaimana sepak terjang Sri Mulyani selama menjadi menkeu?

Sri Mulyani pertama kali menjabat sebagai Menkeu di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005. Pada 2010, Sri Mulyani dipilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pada 2016, perempuan yang akrab disapa Ani itu diboyong oleh Presiden ke-Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjadi menkeu.

Selama masa jabatannya, ia memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional.

Berbagai penghargaan internasional pun diraihnya, termasuk gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker, Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 versi majalah Global Markets, hingga beberapa kali masuk daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia versi majalah Forbes.

Pada periode kedua, Jokowi kembali memilih Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Selama menjabat, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi di antaranya menstabilkan ekonomi makro di tengah berbagai krisis seperti pandemi covid-19.

Selama Ani menjabat sebagai menkeu, sejumlah kebijakan diambil mulai dari amnesti pajak hingga penerapan coretax, sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi yang sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya memuat kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen ke 11 persen pada 2022 dan menjadi 12 persen pada 2025 tetapi batal karena mendapat kritik dari publik.

Selama menjadi pembantu Jokowi, Sri Mulyani tak terlepas dari berbagai tantangan. Pada 2024 lalu, ia bahkan sempat dikabarkan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Sri Mulyani berencana mengundurkan diri sempat diutarakan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Menurut Faisal, menteri yang bakal mundur bukan hanya Sri Mulyani, tapi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan menteri lainnya yang mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat.

Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Namun, isu itu kemudian dibantah oleh Sri Mulyani. Ia memutuskan tetap bertahan mendampingi Jokowi hingga akhir masa jabatannya.

Pada era Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani kembali ditunjuk menjadi menkeu. Namun, baru menjadi pembantu Prabowo sejak Oktober 2024, Sri Mulyani kembali diterpa isu mundur.

Isu pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatannya di kabinet Prabowo Subianto muncul usai insiden rumahnya dijarah sejumlah massa pada akhir Agustus lalu. Penjarahan terjadi di tengah gelombang demonstrasi akibat kekecewaan rakyat pada pemerintah dan DPR.

Isu itu sempat dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, Sri Mulyani turut hadir dalam agenda rapat kabinet berdurasi sekitar 2 jam yang dipimpin langsung oleh Prabowo pada 31 Agustus lalu.

Dalam narasi yang beredar pada Minggu, menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri, sementara versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

Pada Senin (8/9), posisi Sri Mulyani akhirnya menemukan kejelasan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara sore kemarin mengumumkan Prabowo akan melantik menkeu baru, menggantikan Sri Mulyani.

"Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak presiden maka pada sore hari ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian," ujar Prasetyo.

"Yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, yang kedua Kementerian Keuangan, yang ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat, Kementerian Koperasi dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga," sambungnya.

Tak lama setelah pernyataan Prasetyo tersebut, Prabowo kemudian melantik Purbaya Yadhi Sadewa sebagai menkeu.

[Gambas:Video CNN]