Menkeu Minta Maaf Atas Ucapannya Saat Merespons Tuntutan 17+8

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya saat merespons tuntutan demo 17+8 sebagai tuntutan sebagian kecil rakyat.

"Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9).

Ia pun mengklarifikasi dengan mengatakan jika sudah sampai turun ke jalan menggelar demonstrasi, maka tuntutan itu bukan disuarakan sebagian kecil rakyat, melainkan berasal dari sebagian besar masyarakat.

"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ," katanya.

Purbaya pun menyampaikan saat ini dirinya fokus untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Ia menargetkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan ke depan.

Pernyataan Purbaya sebelumnya mendapatkan sorotan publik. Ia merespons tuntutan 17+8 sebagai suara sebagian kecil rakyat Indonesia.

Tanggapan itu disampaikan seusai ia dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai menkeu, menggantikan Sri Mulyani.

"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," jelas Purbaya menjawab pertanyaan wartawan, Senin (8/9).

Daftar lengkap tuntutan demo 17+8:

17 tuntutan dengan deadline 5 September 2025

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.

8 tuntutan tambahan deadline 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.