Daftar 8 Stimulus yang Digelontorkan Prabowo Buat Terbangkan Ekonomi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan program strategis dalam rangka akselerasi ekonomi 2025.

Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung berbagai sektor utama di Indonesia.

Paket diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9).

Berikut adalah rincian dari setiap program beserta manfaat, penerima manfaat, dan estimasi anggarannya:

A. Rekapitulasi 8 Program Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025

Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program ini pada 2025 diperkirakan mencapai Rp16,23 triliun.

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi

- Program ini ditujukan bagi fresh graduate
- Program magang berlangsung satu tahun
- Target peserta 20 ribu penerima
- Diberi gaji setara UMP
- Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.

2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata

- Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata
- Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026.

3. Bantuan Pangan

- Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Jumlah bantuan pangan 10 kg beras
- Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November)
- Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal
- Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi.

4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

- Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, supir, kurir, dan logistik)
- Diskon iuran 50 selama 6 bulan
- Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BIRate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.

6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU

- Sasaran 609.465 orang
- Proyek  berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.

7. Percepatan Deregulasi PP28

- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)

- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di DKI Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemda DKI sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.

B. Rekapitulasi 4 Program Paket Ekonomi yang Dilanjutkan di 2026

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kelanjutan program insentif ekonomi yang telah berjalan pada 2025. Program-program ini bertujuan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja di sektor pariwisata, industri padat karya, hingga pekerja bukan penerima upah (BPU).

Berikut adalah ringkasan empat program yang akan dilanjutkan pada 2026:

1. Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM

- Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 2029
- Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus menyederhanakan kewajiban administrasi.
- Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp2 triliun dengan jumlah WP UMKM terdaftar mencapai 542.000 (data DJP)
- Perpanjangan ini akan diformalkan melalui revisi peraturan pemerintah.

2. Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata

- Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan bagi pekerja di sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan
- Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp480 miliar per tahun
- Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja dan mendukung pemulihan sektor pariwisata.

3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya

- Kebijakan ini menyasar pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit
- Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja
- Alokasi anggaran 2025 sebesar Rp800 miliar.

4. Diskon Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

- Program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan diperluas di 2026
- Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga
- Hingga 31 Agustus 2025, jumlah peserta BPU mencapai 9.962.568 orang sehingga estimasi anggaran untuk 2026 mencapai Rp753 miliar.

[Gambas:Video CNN]

C. 5 Program Paket Ekonomi: Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah terus mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui paket ekonomi yang akan dijalankan, setidaknya ada lima program besar yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi baru
- Hingga 14 September 2025 tercatat 81.487 koperasi berbadan hukum, dengan proyeksi menyerap 681 ribu orang dan sampai akhir 2025
- Targetnya meningkat hingga 1,38 juta orang.

2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

- Program KNMP ini menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini
- Dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.

3. Revitalisasi Tambak Pantura

- Revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar
- Program ini diproyeksikan menyerap hingga 168 ribu tenaga kerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan

- Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200 ribu lapangan kerja baru

5. Perkebunan Rakyat

- Program penanaman kembali 870 ribu hektar lahan perkebunan diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun
- Komoditas utama meliputi: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

D. Usulan Program Paket Ekonomi 2026: Penyerapan Likuiditas Rp200 Triliun

Pemerintah mengusulkan program strategis untuk menyerap likuiditas sebesar Rp200 triliun. Fokus utama diarahkan pada sektor perumahan serta perluasan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan.

I. Kredit Program Perumahan

Melalui penempatan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), masyarakat dapat mengakses Kredit Program Perumahan sebagaimana diatur dalam Permenko 13/2025.

Target Plafon:

- Supply: Rp117 triliun

- Demand: Rp13 triliun

Target Rumah (Unit):

- Supply: 320.000 unit rumah tipe 36 (2-3 kamar)

- Demand: 113 ribu unit rumah

Perkiraan Suku Bunga untuk Debitur:

- Dengan subsidi bunga 5 persen serta penempatan dana pemerintah: 5 persen per tahun

- Dengan subsidi bunga 5 persen tanpa penempatan dana pemerintah: 6 persen per tahun

II. Program Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan

- Revitalisasi Tambak Pantura seluas: 20.413 hektar dengan target peningkatan produksi 1,18 juta ton dan nilai produksi mencapai Rp30,65 triliun.

- Pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran Rp24,2 triliun.

- Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi seluas 1.361 hektar, berbasis model budidaya udang modern dan berkelanjutan.

- Modernisasi 1.000 Kapal Perikanan dengan anggaran Rp48 triliun.