BPS Ungkap Jurus Capai Pertumbuhan Lebih 5% Demi Rakyat Sejahtera

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini stabil di kisaran 5 persen belum cukup untuk membawa masyarakat menuju kesejahteraan jangka panjang.

"Secara stabilitas, kita sudah mencapai dan menjalani puluhan tahun tapi apakah itu sudah cukup? Jawabannya, ini perlu, tapi tidak cukup," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/9), melansir Antara.

Winny menjelaskan capaian pertumbuhan 5 persen memang menunjukkan stabilitas. Namun, bukan berarti sudah memenuhi kebutuhan bangsa.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan agar kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan.

Ia menambahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya mempercepat laju ekonomi, terutama melalui peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Jika itu terwujud maka Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi seperti yang dicita-citakan," katanya.

Dalam paparannya, Winny juga menyinggung data terkini BPS. Pada kuartal II-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tercatat 4,97 persen.

Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut bukanlah capaian luar biasa, melainkan dorongan dari beberapa faktor musiman.

Konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, investasi tumbuh 6,99 persen, sementara ekspor masih mencatat kenaikan 10,67 persen.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan ada lima solusi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5 persen. Pertama, kebijakan industrialisasi bukan sekadar hilirisasi olahan primer.

"Misalnya di sektor nikel, ada lubang di tengah (hollow in the middle), di mana indonesia ekspor olahan primer dalam bentuk feronickel dan NPI, tapi impor baterai dan mobil listrik. Porsi industri harus naik di atas 24 persen PDB agar serapan tenaga kerja formalnya makin besar,"kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/9).

Solusi kedua mengembangkan ekonomi alternatif salah satunya ekonomi restoratif, yang potensinya mencapai Rp2.208,7 triliun. Ia menyebut serapan tenaga kerja ekonomi restoratif dapat menembus 35 juta orang hingga 25 tahun ke depan .

Ketiga, konsisten menurunkan inefisiensi ekonomi yang disebabkan oleh korupsi dan lambatnya birokrasi pemerintahan. Keempat, memastikan insentif perpajakan adil dan tepat sasaran.

"Kelima, memberikan relaksasi pajak seperti PPN turun dari 11 persen menjadi 8 persen, mirip seperti yang dilakukan Vietnam sebagai stimulus menggerakan konsumsi rumah tangga," ujar Bhima.