Luhut: Program MBG Bagus, Tinggal Pengelolaan yang Tertib

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan program yang baik.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini hanyalah pengelolaan yang tertib agar anggaran besar yang disiapkan benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai tujuan.

"Program Makan Bergizi itu menurut saya program yang bagus, tinggal pengelolaannya saja supaya dilakukan dengan tertib. Pak Purbaya saya lihat, menteri keuangan, ingin terlibat langsung mengawasi supaya memastikan Rp171 T itu bisa turun ke bawah dengan baik," ujar Luhut di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Luhut juga memuji kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menarik kembali anggaran MBG bila penyerapannya tidak berjalan sesuai target. Ia berpendapat kebijakan Purbaya itu merupakan langkah tepat.

Ia menyebut hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ingin anggaran tersalurkan secara lebih efisien dan efektif sehingga uang berputar di masyarakat.

"Karena ujung-ujungnya harus ada dana itu sampai di bawah. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan (Purbaya) di parlemen, sudah bagus sekali, dan itu program yang menurut saya sangat bagus," tambahnya.

Program MBG sejak awal 2025 mendapat sorotan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) menerima pagu Rp71 triliun, dengan tambahan Rp100 triliun dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Purbaya mengingatkan tidak ada anggaran yang boleh menganggur dan siap dialihkan ke program lain jika serapannya rendah.

Di lapangan, pelaksanaan MBG masih dibayangi masalah kasus keracunan. Di Bandung Barat, ratusan warga dilaporkan mengalami gejala mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga 21 September, jumlah kasus keracunan mencapai lebih dari 6.400 orang di lima provinsi.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi total MBG. ICW menilai tata kelola program masih lemah, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan evaluasi bersama diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.