YLKI Minta MBG Dievaluasi: Bila Perlu Setop Sementara atau Jadi Bom

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas kasus keracunan di sejumlah daerah.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan pemerintah bila perlu menghentikan sementara MBG demi menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

"Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9).

YLKI menilai berbagai macam polemik yang terjadi dalam program MBG menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Karenanya, program MBG harus dibenahi hingga memenuhi prinsip, keamanan, kesehatan dan juga keselamatan bagi konsumen.

YLKI mendesak perlu ada pelatihan, standar, dan jaminan kebersihan sanitasi serta sarana prasarana dapur, termasuk menjamin kehalalan food tray. Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif.

YLKI juga mendesak pemerintah memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat. Lembaga ini juga mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur dan standar makanan MBG.

"Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat. Pemerintah harus membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap program MBG ini sehingga aduan masyarakat bisa menjadi koreksi kebijakan MBG ke masyarakat," kata Niti.

Kasus keracunan marak terjadi dalam pelaksanaa program MBG di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.

Salah satu kasus keracunan MBG yang menjadi sorotan publik terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung, Jawa Barat. Data Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat setidaknya ada 842 siswa yang menjadi korban keracunan akibat MBG, pada Senin (22/9) dan Selasa (23/9).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai kejadian keracunan massal yang ada di Jawa Barat dikarenakan adanya keteledoran dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Usai meninjau SPPG penyedia MBG yang menyebabkan keracunan, Dadan menilai hal itu terjadi karena masih baru dan belum mampu menghidangkan makanan dengan jumlah yang besar.

"Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran," ujarnya saat mengunjungi para siswa korban keracunan, Selasa (23/9).