Pemerintah Siapkan Rp1,8 T Bangun Industri di 154 Kawasan Transmigrasi

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,8 triliun pada tahun ini untuk membangun industri di 154 kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kawasan secara bertahap, termasuk beberapa pilot project yang dijadikan model pengembangan industri berbasis masyarakat.

"Totalnya tahun ini yang kami terima sekitar Rp1,8 triliun di 154 tempat itu. Tapi sekali lagi, ada beberapa pilot project yang sedang kami kembangkan," ujar Iftitah dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Beberapa lokasi yang menjadi fokus awal antara lain kawasan transmigrasi Melolo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kota Salor di Merauke.

Di Salor, kawasan transmigrasi bersinggungan langsung dengan proyek industri tebu untuk bioetanol dan gula.

Ia menerangkan pengembangan kawasan transmigrasi akan mengedepankan model kepemilikan bersama. Lahan tetap dimiliki masyarakat, bukan disewakan ke industri.

Para transmigran membentuk korporasi di bawah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang kemudian bermitra dengan industri setempat.

"Sehingga masyarakat dapat dua benefit: sebagai tenaga kerja yang memperoleh penghasilan bulanan, dan sebagai pemegang saham atas lahan yang mereka miliki," ujarnya.

Selain itu, konsep ini akan diterapkan di kawasan lain sesuai potensi masing-masing. Misalnya, kawasan transmigrasi di Kabupaten Pulau Morotai akan diarahkan ke industri perikanan karena memiliki pasar yang luas.

"Ke depan, kami dari Kementerian Transmigrasi itu nomor satu adalah membidik pasarnya. Karena selama ini evaluasi kami, masyarakat transmigrasi kita mintakan untuk menanam sesuatu. Tapi setelah panen itu tidak tahu mau ke mana, sehingga sia-sia. Nah, dengan adanya kerja sama dengan industri, kita sudah langsung memiliki pasar," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kerja sama lintas kementerian ini menjadi langkah awal untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi. Menurutnya, ada 154 kawasan yang perlu dihidupkan kembali agar memiliki nilai ekonomi.

"Karena sekali lagi niat awalnya adalah mengembangkan kawasan terutama di tempat-tempat yang masih ketinggalan. Kita ingin menghadirkan solusi dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di berbagai wilayah," ujar AHY.

Ia menambahkan pemetaan potensi ekonomi setiap kawasan sedang dilakukan agar bisa menghasilkan proyek percontohan yang cepat berjalan. Selain industri, dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas juga akan disiapkan supaya terbentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melihat program ini sebagai jawaban atas kendala klasik yang kerap dihadapi investor, yakni ketersediaan lahan.

"Dengan adanya kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah disiapkan, saya kira itu juga akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transmigrasi dan juga melalui industri," ujarnya.

Agus menilai sinergi lintas kementerian dapat mempercepat hadirnya kawasan industri baru, terutama yang berbasis sumber daya lokal. Model pengembangan ini akan dimulai dari awal (greenfield) dengan tetap memperhatikan kearifan daerah.

"Seperti yang tadi diarahkan oleh Pak Menko (AHY), kita harus cari yang quick win, bisa pakai istilah quick win atau low hanging fruit. Yang penting kita harus cepat dan ini menjadi breakthrough," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]