Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengusulkan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ditunda sementara hingga konflik mereda.
Iftitah mengatakan langkah ini bukan berarti tidak boleh ada investasi di Rempang. Penundaan bertujuan memberi ruang dan waktu kepada masyarakat lokal untuk memahami maksud pemerintah.
"Kami sudah sampaikan kepada Pemerintah Batam bahwa alangkah baiknya investasi yang ada di Rempang itu ditunda sementara waktu sampai dengan tensinya itu menurun," kata Iftitah saat ditemui di Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan pemerintah bisa mengembangkan investasi di Pulau Galang terlebih dulu. Dia yakin investasi di daerah itu bisa lebih cepat dijalankan ketimbang Rempang.
Pada saat bersamaan, pemerintah harus memberi hak warga Rempang atas kepemilikan tanah ulayat. Hal itu perlu dilakukan karena warga Rempang sudah tinggal turun-temurun di sana.
"Tetapi tidak bisa dijual, dialihkan, karena itu sifatnya turun-menurun, sifatnya warisan," ujarnya.
Jika ada warga Rempang yang hendak punya hak kepemilikan atas tanah, pemerintah menyediakan solusi lewat transmigrasi. Iftitah menyebut ada pemusatan transmigrasi di Tanjung Banon berluas 100 hektare.
"Pada prinsipnya Kementrans ingin hadir membantu masyarakat sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat," ucapnya.
Sebelumnya, konflik lahan di Pulau Rempang terjadi sejak September 2023. Saat itu, pemerintah menerjunkan TNI dan Polri untuk merelokasi warga di 16 kaumpung tua di Rempang.
Konflik pecah dan menjadi perhatian nasional setelah video viral relokasi. Video itu menampilkan kekerasan aparat menembakkan gas air mata hingga anak-anak sesak napas.
Hal itu dilakukan seiring rencana pemerintah membangun Rempang Eco City, wilayah investasi baru yang masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).
Proyek ini dibangun atas kerja sama Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan investasi Rp43 triliun. Proyek ini juga menggandeng calon investor Xinyi International Investment Limited yang disebut berkomitmen menanam Rp381 triliun hingga 2080.
Pemerintah mengendurkan progres investasi di Rempang usai viral. Saat ini, pemerintah fokus mempersusasi warga Rempang untuk relokasi.
Sebagian warga Rempang masih menolak relokasi. Salah satu warga Kampung Sembulang Pasir Merah Sairon menyebut warga tidak akan menyerahkan begitu saja tanah mereka untuk dijadikan PSN Rempang Eco City.
"Bagi kami, kampung itu sejarah leluhur nenek moyang kami, tidak mau hilang begitu saja, bagaimana dahulu nenek moyang kami berjuang membangun kampung leluhur kami, masak harus segampang itu kami menyerahkannya," kata Sairon, Senin (9/9).
Sementara itu, BP Batam mencatat 125 kepala keluarga (KK) atau 436 orang sudah pindah ke pusat transmigrasi Tanjung Banon.
"Kami berharap warga yang telah menempati hunian baru dapat segera beraktivitas dengan nyaman dan produktif," kata Kepala Biro Umum BP Batam Mohamad Taofan, dilansir situs resmi BP Batam, Selasa (15/7).
(kdf/dhf)