Asosiasi Usul Kripto Jadi Alat Pembayaran dalam RUU P2SK

Aset kripto diusulkan menjadi alat pembayaran dalam Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Usulan itu disampaikan Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU P2SK dengan Komisi XI DPR, Rabu (24/9) lalu.

Wakil Ketua Umum Aspakrindo-ABI Yudhono Rawis mengatakan industri kripto memang awalnya lahir tanpa ada aturan. Namun, saat ini di banyak negara sudah ada pengaturan dan pengawasan kripto.

"Di luar negeri karena sudah regulated banyak juga inovasi terutama kolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional, seperti dengan perbankan, dengan pembayaran," kata Yudho.

"Mungkin beberapa negara mulai mempertimbangkan membeli bitcoin sebagai treasury reserve-nya untuk menciptakan pasar yang baru," sambungnya.

Ia mencontohkan mekanisme kripto menjadi pembayaran yang sudah diterapkan baru-baru ini di Amerika Serikat (AS) di mana parlemen AS sudah menyetujui adanya jenis mata uang kripto, stablecoins, bisa dipakai untuk transaksi sehari-hari.

Menurutnya, Indonesia bisa melakukan inovasi tersebut.

"Rekomendasi kami mungkin terkait inovasi terutama untuk alat pembayaran di mana alat pembayaran kan masih diatur di bank sentral, di Bank Indonesia. Sedangkan exchange dan blockchain di OJK," ujarnya.

"Harapan kami dengan harmonisasi antar institusi yang lebih baik kripto bisa berkembang yang saat ini hanya sebagai instrumen investasi, harapannya bisa dipakai untuk adopsi yang lebih baik," katanya.

[Gambas:Video CNN]