Mentan Pede Pendapatan Petani Naik Rp113 T Asal Program Ini Jalan

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yakin kolaborasi lintas sektor dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat mendorong pendapatan petani naik signifikan.

Ia memperkirakan jika program berjalan efektif, nilai ekonomi yang bisa tercipta mencapai Rp113 triliun.

"Penduduk Indonesia dari sektor pertanian ini sekitar 160 juta, atau 60 persen. Bahkan kalau dihitung dengan hilirnya mencapai 70 persen. Kalau ini bergerak, seperti pada komoditas padi misalnya, ada kenaikan pendapatan Rp113 triliun karena HPP dinaikkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Amran mengatakan perbaikan kesejahteraan petani juga tercermin dari nilai tukar petani (NTP) yang kini mencapai 124, jauh di atas target 110. Capaian itu merupakan hasil dari kemudahan akses pupuk, bantuan alat mesin pertanian, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat rantai produksi hingga hilirisasi.

Optimisme tersebut disampaikan setelah Amran dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian.

Menurut Budiman, kerja sama ini akan dimulai dengan pendataan masyarakat miskin secara by name, by address di 10 kabupaten prioritas tahun ini. Data tersebut akan menjadi dasar integrasi dengan berbagai program Kementerian Pertanian di bidang peternakan, ketahanan pangan, serta perkebunan dan hortikultura.

"Tugas kami dari BP Taskin adalah mendata kantong-kantong kemiskinan by name, by address, minimal di tahun ini 10 kabupaten, yang tentu saja di wilayah pertanian, dan akan dikaitkan dengan program Kementerian Pertanian di sektor peternakan, ketahanan pangan, dan perkebunan hortikultura," ujar Budiman.

Program ini tidak hanya akan berhenti pada 10 kabupaten utama, tetapi akan diperluas dengan konsep aglomerasi wilayah. Setiap kabupaten prioritas akan dihubungkan dengan empat kabupaten di sekitarnya agar terbentuk kluster pembangunan yang saling menguatkan.

"Jadi, satu kabupaten kami akan konstruksikan empat kabupaten di sekitar. Totalnya jadi 50 kabupaten yang terlibat. Karena titik-titiknya ke pertanian, tapi bisa jadi kabupaten sekitarnya kuat di industri, pendidikan, atau sektor lain," jelas Budiman.

Ia mencontohkan konsep serupa telah diterapkan di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Brebes, serta akan dikembangkan di kawasan Jember dan Probolinggo di Jawa Timur, yang termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Program ini ditargetkan mulai berjalan penuh dalam waktu dekat. Budiman menyebut rata-rata tingkat kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran program masih berada di kisaran 11 persen-15 persen, di atas rata-rata nasional yang kini sekitar 8 persen.

"Targetnya jelas, nol kemiskinan ekstrem. Minimal penurunannya bisa 40 persen-50 persen dalam dua tahun pertama," ujar Budiman.

Replikasi Program

Mentan Amran menambahkan jika model 10 kabupaten ini berhasil, skemanya akan diperluas ke wilayah lain sebagai role model nasional.

"Kalau bisa, dua tahun cukup. Tinggal kita konsisten dan kolaborasi," ucapnya.

Kementan akan membuka akses koordinasi langsung bagi BP Taskin dengan para direktur jenderal di bawahnya agar pelaksanaan program tidak terhambat birokrasi. Pendekatan program akan bersifat praktis dan produktif, menyesuaikan kondisi warga miskin di tiap daerah.

Misalnya, petani yang memiliki lahan akan diberi bantuan benih dan alat pertanian, sementara warga yang tidak memiliki lahan akan dibantu usaha ternak kecil.

"Contohnya, ada orang miskin yang punya lahan, kita tanami lahannya dan bantu alat mesin pertanian. Ada yang lahannya sempit, beri ayam 50 ekor, bertelur. Dia bisa keluar dari kemiskinan dalam waktu satu-dua tahun. Ini mudah kalau kita kolaborasi semua sektor produktif," kata Amran.