Wamenaker: Regulasi Industri Tembakau Harus Pro Pekerja dan Petani

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa keberpihakan regulasi terhadap pekerja dan petani penting dalam pembahasan kebijakan industri tembakau nasional.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam diskusi "Satu Tahun Prabowo: Harapan Deregulasi dan Masa Depan Industri Hasil Tembakau" yang digelar oleh Kadin Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/10). Afriansyah menilai, keberadaan industri tembakau harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan negara, bukan hanya untuk segelintir pihak.

"Ketika bicara industri tembakau, yang harus dilihat adalah kepentingannya untuk siapa, apakah untuk kemakmuran bangsa dan pekerja, atau hanya menguntungkan pelaku usaha," ujar Afriansyah.

Ia kemudian menyoroti besaran jumlah tenaga kerja yang bergantung pada sektor padat karya ini. Selama ini, industri rokok dan tembakau melibatkan jutaan pekerja, mulai dari petani hingga buruh pabrik. Untuk itu, Afriansyah mengingatkan agar regulasi baru turut memperhatikan nasib mereka.

"Jika ada kebijakan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, maka hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus benar-benar terlindungi," katanya.

Di kesempatan yang sama, Afriansyah mengusulkan agar sebagian dana cukai rokok dialokasikan untuk membentuk skema perlindungan sosial bagi pekerja tembakau yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan buruh dan keberlanjutan industri.

Afriansyah lalu menyinggung perubahan industri akibat kemajuan teknologi, seperti kemunculan rokok elektrik dan transformasi bisnis perusahaan besar. Ia menekankan, arah kebijakan ke depan harus mampu melindungi pekerja di sektor padat karya agar tidak tersisih oleh perubahan pasar.

"Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap perubahan industri tetap memberi ruang bagi pekerja dan petani untuk berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut, Wamenaker juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menata regulasi industri tembakau. Ia menilai, kebijakan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan secara seimbang.

"Pemerintah harus satu suara agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja, petani, dan keberlanjutan industri nasional," tutup Afriansyah.