BBM Subsidi Kian Tepat Sasaran, 542 Ribu Surkom Diterbitkan BPH Migas

Pemerintah memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran atau menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), hingga Oktober 2025 tercatat 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) telah diterbitkan bagi 296.577 konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi di seluruh Indonesia.

Surkom menjadi syarat pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Dokumen ini berlaku untuk volume dan periode tertentu, serta tidak boleh diperjualbelikan kembali.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Proses penerbitannya kini dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar guna mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.

Sistem Surkom terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina.

BPH Migas mencatat, sistem Surkom telah digunakan oleh 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi. Penyaluran BBM subsidi dilakukan melalui 3.438 SPBU di 468 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Program ini menyasar sektor-sektor produktif seperti perikanan, pertanian, usaha mikro, transportasi, dan pelayanan publik. Tujuannya memastikan setiap liter BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya dan menjangkau masyarakat yang berhak.

Manfaat kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh nelayan seperti Pisor Ansori (40) dari Pandeglang, Banten. Ia mengaku Surkom sangat membantu dirinya dan para nelayan memperoleh BBM subsidi jenis solar.

"Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong," ujar Pisor.

Pisor melanjutkan, kebijakan Surkom memastikan solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang berhak.

"Nelayan di sini (Pandeglang) ini benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat Sofyan (48). Kata dia, saat ini pengurusan Surkom semakin mudah untuk dilakukan.

"Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan dengan adanya (Surat) Rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang," ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas melaut nelayan di Cirebon sangat bergantung pada kondisi cuaca. "Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada," kata Sofyan yang sehari-hari mencari udang di perairan Cirebon.

BPH Migas menjelaskan, Surkom juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar penyaluran subsidi energi yang bersumber dari anggaran negara berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Penerapan Surkom merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung sektor-sektor produktif masyarakat.

Dengan sistem ini, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi semakin transparan, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.