Pemerintah dan Serikat Buruh Bahas Formula Baru Upah Minimum 2026

Pemerintah dan serikat buruh melakukan pertemuan untuk membahas formula baru penentuan upah minimum tahun 2026.

Pertemuan itu dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor dengan sejumlah perwakilan serikat buruh.

"Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi," kata Ferry melalui keterangan resmi yang dilansir Antara, Jumat (31/10).

Menurutnya, penyempurnaan kebijakan pengupahan ini sejalan dengan penguatan hubungan industrial yang berkeadilan.

Ferry menyampaikan pemerintah mendorong percepatan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan sebagai instrumen penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Ia menilai PKB bukan hanya dokumen formal, melainkan wujud kemitraan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Ferry menilai penguatan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di tingkat perusahaan sebagai forum komunikasi yang efektif. Menurutnya, gugus tugas ini diharapkan menumbuhkan iklim kerja yang harmonis dan berdaya saing.

"Produktivitas dan harmoni industrial adalah dua sisi mata uang yang harus tumbuh seiring," ujar Wamenaker Ferry.

Selain itu, pembahasan ini menjadi momentum awal bagi pemerintah dan mitra sosial untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkesinambungan.

Ferry juga berpendapat forum antara pemerintah dan serikat buruh seperti ini penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi dan menemukan solusi bersama terhadap berbagai isu ketenagakerjaan.

Ia berencana menggelar acara serupa secara rutin setiap bulan sebagai wadah dialog konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

[Gambas:Video CNN]