Purbaya Buka Suara Dituding Tak Akurat Soal Rp234 T Duit Pemda Ngendap

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan data terkait uang pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun mengendap di perbankan benar.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan bekerja dengan data dan logika. Purbaya heran masih banyak kepala daerah yang protes ketika dirinya mengungkapkan data uang mengendap tersebut ke publik.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana (Rp234 triliun) di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," kata Purbaya pada Upacara Hari Oeang ke-79 di Halaman Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Kamis (30/10)

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," ujarnya.

Purbaya mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani. Berbekal proses tersebut, Purbaya menjamin kredibilitas Kementerian Keuangan.

Ia kemudian berpesan kepada anak buahnya yang lain di Kemenkeu agar selalu melakukan melakukan pengecekan ganda. Hal tersebut ditempuh agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai tepat waktu serta tepat sasaran.

"Pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tandasnya.

Menkeu Purbaya sebelumnya mengutip data Bank Indonesia (BI) tentang masih ada uang pemerintah daerah senilai Rp234 triliun yang menganggur di perbankan per September 2025.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan pihaknya memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank. BI lalu memverifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank, sebelum dibuka kepada masyarakat.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor," kata Denny dalam keterangan resmi, Rabu (22/10).

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," sambungnya.

Data yang dipaparkan Purbaya itu sempat diprotes sejumlah kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Menkeu.

"Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum, dan saat ini tercatat Rp990 miliar," ucap Bobby pada Selasa (21/10).

[Gambas:Video CNN]