Purbaya Tiba-tiba Minta Maaf ke Pemda, Ada Apa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah (pemda) setelah sempat terjadi ketegangan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Ia menegaskan dirinya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan ingin agar anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan demi menggerakkan ekonomi nasional.

"Terus abis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Permintaan maaf itu pun disampaikan usai sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan anggaran TKD.

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan menyampaikan bahwa pemangkasan tersebut berpotensi mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji ASN di daerah.

Menjawab itu, Purbaya menjelaskan langkah penghematan anggaran bukan berarti pemerintah pusat mengabaikan kebutuhan daerah. Kebijakan itu diambil untuk memastikan uang negara digunakan secara optimal dan tidak mengendap di kas pemerintah pusat maupun pemda.

"Sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian, kementerian lain. Saya hanya datang ke mereka, 'program Anda apa? Habisin uangnya'. Kalau enggak kan uangnya nganggur," kata Purbaya.

Ia menyebut kebijakan fiskal tahun depan tetap akan dijalankan secara hati-hati. Pemerintah tidak akan melakukan ekspansi fiskal berlebihan dan tetap menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Saya belum berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit di atas 3 persen. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal," ujarnya.

Purbaya menambahkan tahun depan pemerintah akan mendorong sektor riil agar berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sector memberi kontribusi lebih signifikan kepada ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, APBN 2026 menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025. Meski lebih kecil, pemerintah menegaskan manfaat yang diterima masyarakat tetap dijaga melalui peningkatan belanja program prioritas yang naik menjadi Rp1.377,9 triliun.

Purbaya mengakui adanya tekanan dari daerah akibat pemangkasan tersebut, namun memastikan pemerintah akan mengevaluasi kembali besaran TKD setelah melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara tahun depan.

"Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, dan kebocoran di kepabeanan berkurang, tentu bisa kita tambah lagi," katanya.

[Gambas:Video CNN]