Purbaya Kirim 'Surat Cinta' ke Gubernur, Minta Kebut Belanja Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Seruan ini disampaikan melalui surat resmi bernomor S-662/MK.08/2025 yang dikirim pada 20 Oktober 2025 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

"Kami meminta agar dilakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik," tulis Purbaya dalam surat tersebut.

Langkah ini diambil setelah hasil pemantauan Kementerian Keuangan menunjukkan hingga September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu, tetapi realisasi belanja APBD justru menurun dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi ini membuat simpanan dana pemerintah daerah di perbankan meningkat hingga kuartal III tahun ini.

Purbaya meminta para kepala daerah segera mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Ia menekankan empat langkah yang perlu dijalankan secara konkret.

Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan transparan. Kedua, segera memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang menangani proyek-proyek daerah.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk mendanai program dan proyek yang sudah direncanakan.

Keempat, melakukan monitoring rutin mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja dan pengelolaan dana daerah hingga akhir tahun 2025.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta dua direktur jenderal di Kementerian Keuangan.

Belakangan, Purbaya sempat menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah setelah sempat terjadi ketegangan terkait pemotongan dana TKD dalam APBN 2026.

Ia menegaskan tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan ingin agar anggaran yang ada segera dibelanjakan demi menggerakkan ekonomi nasional.

"Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11).

Permintaan maaf itu disampaikan setelah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan TKD, yang dinilai berpotensi mengganggu pembangunan dan pembayaran gaji ASN daerah.

Purbaya menjelaskan kebijakan penghematan bukan berarti pemerintah pusat mengabaikan kebutuhan daerah. Langkah itu diambil agar dana negara digunakan secara optimal dan tidak mengendap di kas pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ia menambahkan kebijakan fiskal tahun depan akan dijalankan dengan hati-hati, menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB dan memastikan sektor riil memberi kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025. Meski lebih kecil, pemerintah memastikan manfaat yang diterima masyarakat tetap dijaga melalui peningkatan belanja program prioritas menjadi Rp1.377,9 triliun.

[Gambas:Video CNN]