Bos Badan Gizi Respons Soal Dapur MBG Dapat Insentif Rp6 Juta per Hari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal pemberian insentif Rp6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap mitra penyelenggara dapur yang telah berkontribusi besar membangun fasilitas pelayanan gizi di berbagai daerah.

Dadan menegaskan kebijakan itu bukan penambahan anggaran baru, melainkan modifikasi dari skema bantuan yang sudah ada.

"(Anggarannya) dari program MBG, dari bantuan pemerintah itu. Yang kemudian kita hanya modifikasi sedikit saja, jadi tidak menambah anggaran. Dari anggaran yang sudah ada," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

Saat ini, tercatat 14.863 dapur umum atau SPPG tersebar di seluruh Indonesia, seluruhnya dibangun atas kontribusi mitra swasta dan masyarakat.

"Sampai sekarang sudah 14.863 (SPPG) yang terbentuk. Itu 100 persen kontribusi mitra. Mereka kan mengeluarkan uang rata-rata Rp2 miliar. Dan oleh sebab itu pemerintah harus menjamin bahwa investasi mereka bisa kembali. Dan itu bagian dari ucapan terima kasih pemerintah kepada investor," ujarnya.

Selain menetapkan insentif dasar, BGN juga mengatur ulang pembatasan jumlah penerima manfaat di setiap dapur umum MBG.

Dalam petunjuk teknis terbaru, satu SPPG hanya diperbolehkan melayani rata-rata 2.500 penerima manfaat, terdiri dari 2.000 anak sekolah serta 500 ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Langkah ini diambil agar penyajian makanan tetap aman, higienis, dan sesuai standar gizi, sekaligus mencegah perebutan wilayah antar penyelenggara.

"Kenapa Badan Gizi mengeluarkan juknis edisi tiga? Di situ, kemudian membatasi jumlah penerima manfaat anak sekolah maksimal 2.000. Kemudian, meminta agar menambah kelompok B3, ibu hamil ibu menyusui anak balita, sampai 2.500. Kalau ada juru masak profesional itu bisa ditambah sampai 3.000," jelas Dadan.

Sementara itu, Dadan menjelaskan insentif Rp6 juta per hari berlaku selama dua tahun dan akan dievaluasi setelah periode tersebut.

Mulai tahun depan, BGN juga akan melaksanakan sertifikasi dan akreditasi dapur MBG sehingga besaran insentif dapat disesuaikan berdasarkan kualifikasi masing-masing dapur.

"(Insentif diberikan) dalam dua tahun, tapi dalam tahun depan kita sudah akan selenggarakan yang namanya sertifikasi akreditasi sehingga nanti insentif itu diberikan terkait dengan kualifikasi SPPG yang ada," ucapnya.

"Mungkin akan ada SPPG yang unggul, baik sekali, sama baik dan itu akan membedakan insentif itu untuk dasar pemberian," tutur Dadan.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

"Insentif fasilitas SPPG diberikan sebesar Rp6 juta per hari operasional per SPPG. Besaran tersebut berlaku untuk periode dua tahun, selanjutnya akan dilakukan evaluasi," bunyi keputusan yang ditetapkan pada 27 Oktober 2025 itu.

Skema insentif bersifat availability-based, yakni dibayarkan berdasarkan kesiapsiagaan dan ketersediaan layanan dapur umum, bukan jumlah porsi yang disajikan. '

Bahkan, pembayaran tetap dilakukan meski dapur sempat berhenti sementara, asalkan tidak lebih dari tiga bulan dalam satu tahun anggaran.

Insentif juga berlaku untuk SPPG mandiri, yaitu dapur umum yang dibangun dan dibiayai oleh mitra secara independen, selama memenuhi standar spesifikasi tanah, bangunan, dan peralatan sesuai pedoman BGN.

[Gambas:Video CNN]