Persagi Bantah Ahli Gizi Langka di RI, Pastikan Cukup untuk Dukung MBG

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy memastikan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Doddy menjelaskan sejak SPPG dibentuk, sebagian pengelola dapur MBG merasa kesulitan mencari tenaga gizi. Untuk menjembatani kebutuhan itu, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November lalu.

"Kami sudah mengonsolidasi DPD (dewan pimpinan daerah) kami yang ada 35 di semua provinsi di Indonesia, ada 500 lebih DPC (dewan pimpinan cabang)-nya," ujar Doddy.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari Pak Bupati, Gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Detail penempatan di setiap provinsi masih dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Persagi juga telah berkoordinasi dengan asosiasi perguruan tinggi gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menyinkronkan jumlah lulusan baru dengan kebutuhan SPPG.

"Mereka tuh banyak lulusan-lulusan yang setiap tahunnya akan tamat," ujar Doddy.

Ia mengatakan Persagi memberi edukasi dan pembekalan agar para lulusan siap bekerja di dapur MBG, terutama karena sebagian khawatir dengan jam kerja yang panjang.

Terkait kebutuhan ideal, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai dua ahli gizi dibutuhkan untuk setiap SPPG.

"Yang selama ini ada yang direkrut oleh negara itu kan satu orang (ahli gizi). Nah, satu orang ini karena dia kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga, saya kira. Pada saat dia tidur, bahan makanan datang. Jadi yang ngecek itu siapa?" ujarnya.

Jika perekrutan dua tenaga sulit dilakukan, Persagi menyarankan upgrading tenaga dapur yang dinilai kompeten agar dapat membantu pengecekan bahan makanan.

Isu kelangkaan ahli gizi mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan produksi sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan," kata Dadan.

Untuk mengisi kekosongan, BGN membuka peluang bagi lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki mata kuliah gizi.

[Gambas:Video CNN]