Amran Kesal Migor Ilegal Masuk RI 2 Ton: Kita Produsen Sawit Terbesar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut masuknya minyak goreng (migor) ilegal sebanyak 2,04 ton sebagai situasi yang ironis mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Amran mengungkapkan kekesalannya setelah menerima laporan penyelundupan beras dan berbagai komoditas lain melalui Batam, Kepulauan Riau pada Senin malam (24/11).

"Ini minyak goreng, sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk? Ini menjadi perhatian kita semua," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan laporan diterima setelah waktu magrib melalui kanal "Lapor Pak Amran", diikuti pemeriksaan lapangan yang dilakukan hingga tengah malam.

Dari temuan tersebut, aparat mengamankan 40,4 ton beras ilegal beserta sejumlah komoditas lain, termasuk 2,04 ton minyak goreng yang menurut Amran sangat mengherankan karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar secara global.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 13 November, produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai 48,12 juta ton pada tahun ini, naik dari 47,47 juta ton pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut menegaskan posisi RI sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga masuknya minyak goreng ilegal menjadi anomali yang dinilai tidak dapat diterima.

Amran juga menyampaikan laporan awal penyelundupan di Batam langsung direspons dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim setempat.

Berkat respons cepat tersebut, kapal pembawa barang ilegal berhasil diamankan bahkan sebelum sepenuhnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Selain minyak goreng, aparat juga menyita 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, dan 30 dus produk frozen food.

Sebanyak lima anak buah kapal (ABK) kini sedang menjalani pemeriksaan, sementara seluruh barang ilegal telah disegel sambil menunggu proses hukum.

Amran mengingatkan dampak terbesar dari masuknya barang ilegal bukan pada jumlahnya, melainkan pada psikologis jutaan petani.

Ia sebelumnya menyatakan ketika petani sedang berada di puncak semangat menanam, masuknya komoditas impor dapat menurunkan motivasi mereka dan mengancam produksi nasional. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membiarkan hal itu terjadi.

Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan kasus ini dan memastikan penindakan akan dilakukan hingga tuntas.

Ia menegaskan jalur penyelundupan akan ditelusuri, termasuk oknum yang terlibat, karena pemerintah telah menyatakan di forum internasional Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang berada dalam fase menuju swasembada.

Ia juga menyoroti meskipun Batam merupakan free trade zone, kawasan tersebut tetap berada dalam yurisdiksi RI sehingga seluruh pergerakan komoditas pangan harus sesuai kebijakan pusat.

Menurutnya, beras dan minyak goreng termasuk komoditas strategis yang sensitif dan tidak dapat diperlakukan seperti barang dagangan umum.

Temuan di Batam terjadi setelah sebelumnya Amran menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh. Pada 24 November malam, kapal pembawa 40,4 ton beras ilegal kembali ditemukan di Batam.

Upaya penyelundupan itu melibatkan berbagai komoditas lain dan dilakukan melalui jalur laut sebelum berhasil diamankan aparat.

Pemerintah menilai praktik impor ilegal berpotensi merusak stabilitas harga, melemahkan motivasi petani, dan mengganggu target swasembada beras 2025.