Purbaya Respons Usul Hapus SLIK OJK dari Syarat Beli Rumah Subsidi

CNN Indonesia
Kamis, 27 Nov 2025 10:57 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab usul Menteri PKP Maruarar Sirait soal penghapusan SLIK OJK untuk membeli rumah subsidi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab usul Menteri PKP Maruarar Sirait soal penghapusan SLIK OJK untuk membeli rumah subsidi. (CNN Indonesia/Sakti Darma Abhiyoso).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab usul terkait penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk membeli rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  sebelumnya ingin SLIK OJK dihapus agar masyarakat bisa mempunyai rumah, khususnya dalam program subsidi yang diberikan pemerintah.

"Kita akan investigasi lebih lanjut, sepertinya bukan SLIK OJK saja yang membuat mereka (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) gak bisa dapat kredit (rumah). Dihapus pun mereka masih enggak mampu (beli rumah)," jawab Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa demand lemah atau memang ada hambatan yang lain? Nanti programnya akan di-adjust sesuai (kondisi)," sambungnya.

Ara dan Purbaya memberikan keterangan terpisah, meski keduanya sama-sama hadir dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin. Ara pulang melalui Lobby Utama, sedangkan Purbaya melalui pintu belakang.

Ara memang cukup vokal menyoroti permasalahan SLIK OJK. Ia bahkan mengatakan permasalahan ini selayaknya lingkaran setan karena tidak kunjung usai, bahkan berbuah solusi.

Ara padahal mengklaim sudah 4 kali berdiskusi dengan OJK dan menemui perbankan. Akan tetapi, pihaknya mengaku tetap tidak menemukan titik terang.

"Saya minta kebijakan itu supaya bisa SLIK OJK dengan nilai tertentu kalau boleh itu dihapuskan. Kalau boleh itu bagi yang mau mengikuti, misalnya program rumah subsidi," tegas Ara dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Ara menyampaikan usulan tersebut karena banyak masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan masalah yang sama. Padahal, pemerintah tengah berupaya untuk menekan backlog hunian yang diperkirakan mencapai 9 juta unit.

"Terakhir saya turun ke Bali, ke Badung, kemudian juga ke Denpasar. Dan juga kita menemukan banyak di Sumatra Utara, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita menemukan itu (SLIK OJK) salah satu kendala rakyat untuk bisa mendaftar, untuk memiliki rumah subsidi," terang Ara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER