Dampak Penurunan HET terhadap Produktivitas Petani

Pemerintah resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (20/10). Kebijakan ini disebut bukan hanya meringankan beban petani, tetapi juga menjadi langkah strategis memperkuat produktivitas pertanian nasional dan efisiensi industri pupuk tanpa menambah beban APBN.

Penurunan harga pupuk dinilai krusial mengingat hubungan erat antara keterjangkauan pupuk dan produktivitas lahan. Secara historis, setiap kenaikan harga pupuk Rp1.000 dapat menurunkan tingkat pemupukan petani hingga 13-14 persen. Kondisi itu secara langsung menekan hasil panen dan mengganggu keberlanjutan usaha tani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan dukungan penuh perusahaan terhadap kebijakan penurunan HET pupuk subsidi. Kebijakan ini dianggap bersejarah, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani.

Menurut Rahmad, turunnya HET akan memberi dampak signifikan terhadap biaya produksi pertanian, meningkatkan aksesibilitas pupuk, dan menjaga semangat petani dalam mengolah lahan menjelang musim tanam.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Adrianus Sidot mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang memberikan dampak langsung kepada produktivitas dan kesejahteraan petani.

Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

"Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka," ujar Adrianus seperti diberitakan detikcom, Rabu (20/10)

Perbaikan sistem distribusi juga dinilai memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan.

Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai 2029.

Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp7,5 triliun pada 2026.