Pemerintah Akan Bangun 2.000 Rumah Korban Banjir Sumatera Dibantu CSR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi korban banjir besar di Pulau Sumatera dibantu oleh Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan pembangunan 2.000 rumah itu tersebar di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

"Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera," ujar pria yang akrab dipanggil Ara itu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/12) dikutip Antara.

Menurutnya, bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana Sumatera merupakan bentuk gotong royong. Sejumlah perusahaan menyatakan siap membantu pembangunan rumah para korban.

"Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera," ucapnya.

Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal penyediaan lahan untuk hunian korban banjir Sumatera.

Ia menyatakan jika masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar yang menjadi korban banjir membutuhkan hunian, baik tetap maupun sementara, sedangkan lahannya tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini menjadi atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.

Nusron mengatakan belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan untuk dijadikan hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Ia menegaskan pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.

Perintah itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya pada rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu malam (7/12).

Merespons masalah itu, Prabowo menegaskan negara wajib menemukan solusi cepat. Penyediaan lahan untuk hunian sementara merupakan prioritas tinggi.

Ia memerintahkan semua pemangku kepentingan di pemerintah pusat, terutama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]