Mendagri Blak-blakan soal Peluang Tambah Anggaran Pemda pada 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian blak-blakan soal peluang penambahan anggaran pemerintah daerah (pemda) pada 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Tito usai Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029.

Mulanya, Tito menyoroti anggaran 6 provinsi di Papua. Ia mendorong komunikasi antara pemda dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita mau mendengarkan dari mereka (pemda) dulu. Kira-kira kapasitas fiskal yang ada itu, mereka bisa gak untuk mengeksekusi program-programnya," kata Tito selepas Peluncuran RAPPP 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

"Dialog dulu, jangan langsung mau minta saja. Semua usulan terus diminta, Kemendagri terima, terus minta Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), enggak gitu. Tapi dialog teknis, dipelototin. Kalau cukup, ya cukup, maksimalkan, efisiensikan," tegasnya.

Tito menekankan skema tersebut tidak hanya berlaku untuk 6 provinsi di Papua, melainkan seluruh pemda se-Indonesia.

Ia menegaskan Kemenkeu punya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk berdiskusi dengan pemda. Di lain sisi, ada Ditjen Bina Keuangan Daerah milik Kemendagri yang bisa mendengar keluhan pemda.

Tito juga merespons singkat kecemburuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penerimaan pajak yang lebih rendah dari DKI Jakarta. Namun, dirinya tak menjawab tegas apakah keluhan Dedi akan didorong untuk disuarakan ke Kemenkeu atau tidak.

"Ya, itu (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) nanti kita akan diskusikan itu," komentar Tito singkat.

"Kan sudah ada, sudah ada di media. Semua juga sudah mendengar (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi)," tegasnya.

Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman serta Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi sepakat bahwa jeritan Dedi Mulyadi ada hubungannya dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan. Pemerintah awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.

Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

[Gambas:Video CNN]