Badan Gizi Perlu Tambahan 1.500 Peternak Telur Buat MBG 2026
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan tambahan sedikitnya 1.500 peternak ayam petelur baru pada 2026.
Hal itu untuk menjaga pasokan telur seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat.
"Untuk telur sendiri di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN (Rachmat Pambudy) agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur dua kali seminggu," ujar Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dadan, lonjakan kebutuhan itu tak terlepas dari meningkatnya jumlah penerima manfaat MBG yang kini telah mencapai 55,1 juta orang.
Dengan cakupan sebesar itu, kebutuhan bahan baku pangan per hari menjadi sangat besar dan berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta (orang), kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan," katanya.
Ia menjelaskan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar setiap kali memasak.
Dalam satu kali masak, satu SPPG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350 kilogram sayur, serta 450 liter susu.
Untuk beras, kebutuhan per SPPG mencapai sekitar 5 ton per bulan, sementara kebutuhan pisang setara dengan 1,5 hektare kebun per tahun.
Besarnya kebutuhan tersebut, lanjut Dadan, ikut mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Di luar itu, setiap SPPG juga melibatkan sedikitnya 15 pemasok, mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, hingga bumbu dapur, yang pada umumnya memberdayakan dua hingga 15 pekerja per pemasok.
"Produksi para petani, peternak, dan nelayan bisa diserap oleh setiap SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat," ujarnya.
Dari sisi anggaran, Dadan menyebut distribusi MBG yang berjalan sejak Januari dilakukan secara nasional dengan kebutuhan dana sekitar Rp855 miliar per hari.
Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun per hari pada Mei 2025 seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.
Ia menambahkan sekitar 70 persen dana MBG digunakan untuk pembelian bahan baku, dengan 95-99 persen di antaranya berasal dari produk pertanian dalam negeri.
Skema ini, menurut Dadan, membuat aliran dana BGN langsung masuk ke daerah-daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga memberikan dorongan ekonomi yang luas.
"Kalau kami informasikan satu hari kita makan sapi maka 19 ribu ekor sapi harus ada dalam satu kali masak. Itu dorongan ekonomi yang luar biasa terhadap pertanian," kata Dadan.
(del/sfr)