Respons Maruli, Purbaya Baru Tahu Ada Utang Bangun Jembatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui ada utang dalam pembangunan jembatan pascabencana di Sumatra.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat merespons keterangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama K/L dan Kepala Daerah.

Sang Kepala Negara menyebut peran Kementerian Keuangan selama ini berada di belakang layar dalam proses pembiayaan penanganan bencana.

"Jadi, kalau peran menteri keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," kata Purbaya di Aceh, Selasa (30/12).

Ia menjelaskan selama ini pemerintah memahami pembiayaan penanganan bencana, termasuk pembangunan infrastruktur darurat, berjalan melalui satu pintu yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, ia mengira seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala pembiayaan.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya, yang disambut tawa peserta rapat, termasuk Maruli yang duduk di sebelahnya.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan soal jaminan utang pembangunan jembatan tersebut kepada Maruli. Percakapan itu berlangsung dalam suasana santai dan diselingi canda.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli, yang kembali disambut gelak tawa.

Dalam kesempatan sama, Maruli mengungkapkan hingga kini pihaknya belum sepenuhnya memahami mekanisme sistem keuangan dalam penanganan bencana. Ia mengatakan banyak pekerjaan dilakukan secara swadaya agar penanganan di lapangan tidak terhambat.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga menyampaikan pihaknya langsung memborong jembatan armco dari pabrik untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak. Namun, proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak," kata Maruli.

Ia menambahkan meski masih ada kewajiban pembayaran, pekerjaan di lapangan tetap dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat di daerah terdampak bencana dapat segera tertangani.