Airlangga Pastikan RI Tak Terdampak Ancaman Tarif Trump ke Mitra Iran

CNN Indonesia
Selasa, 13 Jan 2026 15:43 WIB
Airlangga menyatakan Indonesia tidak terpengaruh ancaman pengenaan tarif 25 persen oleh AS terhadap negara mitra dagang Iran. (Foto: CNN Indonesia/Muhammad Naufal)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia tidak terdampak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif 25 persen terhadap negara-negara mitra dagang Iran.

Ia menyebut hubungan transaksi Indonesia dengan Iran relatif kecil sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Dengan kondisi itu, Indonesia tetap berada pada posisi aman meski wacana tarif tambahan disampaikan oleh Washington.

"Tidak ada (kekhawatiran terhadap rencana tarif itu)," ujar Airlangga di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Ia menjelaskan alasan di balik penilaian tersebut dengan menyinggung besaran hubungan dagang Indonesia dengan Iran.

"Kita transaksinya tidak besar," ujarnya.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan memungut tarif sebesar 25 persen terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran.

Tarif tersebut akan dikenakan pada seluruh produk dari negara mitra Iran yang masuk ke Amerika Serikat dan disebut berlaku segera. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social.

Iran merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan memiliki hubungan dagang dengan puluhan negara.

Data Bank Dunia mencatat Iran mengekspor produk ke lebih dari 140 mitra dagang, dengan tujuan utama antara lain China, Uni Emirat Arab, dan India. Namun hingga kini, kebijakan tarif tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Gedung Putih, termasuk dasar hukum penerapannya.

Rencana tarif ini muncul di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Teheran yang telah berlangsung lama.

Iran selama bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi dari AS, sementara Trump pada periode keduanya sebagai presiden kembali mengedepankan kebijakan tarif tinggi terhadap negara-negara yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan politik AS.

(del/pta)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK