Rincian Alokasi Anggaran IKN 2026, Total Rp6,26 T

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan. Hal ini tercermin dari APBN 2026 yang mengalokasikan Rp6,26 triliun untuk pembangunan Nusantara.

Apabila dibandingkan dengan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun, anggaran tersebut naik cukup besar. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, nilainya turun drastis.

Misalnya, pada 2023 anggaran pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp27 triliun dan 2024 sebesar Rp43,3 triliun.

Secara rinci, anggaran pembangunan IKN 2026 akan digunakan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp553 miliar.

Otorita IKN sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp14,92 triliun untuk memenuhi total kebutuhan Rp21,18 triliun sepanjang tahun ini. Namun, usulan ini ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto sendiri baru saja mengunjungi IKN pertama kalinya sebagai pemimpin negara pada awal pekan ini, Senin (12/1). Ia terakhir mengunjungi IKN saat masih sebagai presiden terpilih mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo memutuskan untuk bermalam di IKN usai melakukan kunjungan kerja menghadiri sejumlah kegiatan di Pulau Kalimantan, termasuk meresmikan Proyek terbesar PT Pertamina (Persero) yakni RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setelah kunjungan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi IKN.

Pras menyebut Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras di Malang, Jawa Timur usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).

Selain itu, Pras juga mengungkap instruksi Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Prabowo juga telah menerima perkembangan pembangunan IKN yang dipaparkan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ujarnya.