Rumus Buat Purbaya Utak-atik APBN Biar Ekonomi RI Ngegas di 2026

Dari sisi belanja, Yusuf menilai stimulus fiskal masih perlu dilanjutkan, dengan sasaran yang lebih presisi. Selain kelompok berpendapatan rendah, kelompok menengah dan calon kelas menengah dinilai juga memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik.

Namun, ia mengingatkan stimulus tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian fiskal agar tidak memicu pelebaran defisit yang berlebihan.

"Kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam implementasinya, mengingat apabila target penerimaan kembali meleset seperti tahun lalu, maka konsekuensinya adalah pelebaran defisit anggaran," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti risiko lanjutan dari pelebaran defisit, yakni meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang dan beban bunga yang dapat menggerus ruang belanja di masa depan. Karena itu, pengelolaan utang dinilai harus dilakukan secara prudent dan terukur.

"Kenaikan beban bunga utang yang signifikan berpotensi mengurangi fleksibilitas belanja pemerintah di masa mendatang, mengingat sebagian ruang fiskal, khususnya belanja pemerintah pusat, akan terserap untuk pembayaran bunga utang," imbuh Yusuf.

Meski demikian, kondisi pasar keuangan dinilai masih cukup kondusif. Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia disebut menjadi faktor kunci dalam menjaga biaya pembiayaan utang tetap terkendali.

"Harapannya, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga kebijakan suku bunga acuan yang akomodatif sehingga turut menekan biaya penerbitan utang pemerintah," terangnya.

Langkah Genjot Ekonomi

Dari sisi penerimaan negara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kenaikan tarif pajak bukan opsi utama. Fokus kebijakan dinilai perlu diarahkan pada perluasan basis pajak.

Kedua, mengoptimalkan aset negara seperti monetisasi aset idle dan dorong BUMN lebih efisien agar tidak membebani APBN. Ketiga, memperkuat hilirisasi dan ekspor bernilai tambah agar penerimaan negara stabil bahkan saat harga komoditas fluktuatif.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Ronny memproyeksikan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh solid di kisaran 5 persen yakni di kisaran 5-5,3 persen. Konsumsi rumah tangga dinilai masih akan menjadi penopang utama perekonomian, sehingga menjaga daya beli tetap menjadi kunci utama.

"Ekonomi kita consumption based dari dulu ya, jadi posisi konsumsi rumah tangga akan tetap di atas 50 persen. Karena itu sangat penting menjaga daya beli. Kontribusi ekspor dan investasi perlu ditingkatkan, kalau ingin pertumbuhan tinggi. Sementara belanja pemerintah harus mengarah ke sektor-sektor produktif," tegasnya.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu memperkuat upaya intensifikasi pajak, terutama melalui pemastian implementasi sistem Coretax yang selama ini diharapkan dapat memperbaiki administrasi perpajakan secara menyeluruh.

"Di samping itu, ruang ekstensifikasi pajak juga perlu kembali dibuka, khususnya pada pos-pos pajak yang memiliki potensi besar seperti pajak karbon, yang sebelumnya telah masuk dalam agenda kebijakan namun masih tertunda," kata Rendy.

Sedangkan, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Yusuf menilai diversifikasi sumber penerimaan juga perlu diperkuat agar APBN tidak terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam.

"Meskipun kontribusinya mungkin tidak besar dalam jangka pendek, langkah ini tetap relevan sebagai bagian dari upaya memperkuat basis penerimaan negara ke depan, termasuk untuk mendukung APBN 2026," tegasnya.

Yusuf memprediksi perekonomian batas bawah bisa tumbuh di bawah 5 persen.

"Sepanjang 2026 kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran angka 4,9 hingga 5,1 persen," pungkasnya.

(pta)

---