Kilang Balikpapan dan Cermin Kemandirian Energi
Peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar peresmian proyek infrastruktur energi. Ini adalah penanda politik yang jauh lebih besar: kembalinya negara sebagai aktor utama dalam menguasai sektor strategis yang selama bertahun-tahun dikangkangi kepentingan rente, mark-up sistemik, dan jejaring mafia migas.
Kilang Balikpapan berdiri sebagai kilang terbesar dan termodern di Indonesia. Namun jalan menuju titik ini nyaris berujung pada kegagalan total. Proyek yang sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung kemandirian energi nasional itu hampir mangkrak, bukan karena teknologi atau sumber daya manusia, melainkan karena beban tata kelola yang buruk.
Publik tentu masih ingat bagaimana proyek RDMP Balikpapan sebelumnya dililit berbagai persoalan. Biaya membengkak, kontraktor asing nyaris angkat kaki, hingga kabar keterlibatan figur-figur lama dalam jejaring mafia BBM. Mark-up yang tidak rasional membuat mitra Korea Selatan sempat menahan laju proyek, bahkan mempertimbangkan jalur arbitrase internasional akibat persoalan pembayaran dan ketidakpastian komitmen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di titik inilah makna politik dari pemerintahan Prabowo menjadi relevan. Yang terjadi bukan sekadar "melanjutkan proyek", melainkan membongkar ulang relasi kuasa di sektor energi. Negara kembali mengambil kendali, memutus simpul-simpul rente, dan memastikan bahwa proyek strategis nasional tidak lagi menjadi ladang bancakan.
Keputusan mitra Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proyek RDMP Balikpapan setelah sempat ragu adalah sinyal penting. Ini menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan, bukan hanya pada proyek, tetapi pada kepemimpinan negara. Dalam dunia investasi energi, kepastian politik dan keberanian eksekusi sering kali lebih menentukan daripada sekadar insentif fiskal.
Hasilnya kini konkret. RDMP Balikpapan akan beroperasi dengan kapasitas hingga 360 ribu barel per hari. Selain itu kilang ini bisa menghasilkan BBM berstandar Euro 5 yang jauh lebih bersih serta produk petrokimia bernilai tambah tinggi seperti propylene dan LPG. Nelson Complexity Index melonjak tajam, menandakan kilang ini tidak lagi sekadar "memasak minyak mentah", tetapi menjadi simpul industri hilir modern.
Lebih penting lagi, proyek ini mengubah peta ketahanan energi nasional. Selama satu dekade terakhir, Indonesia tidak pernah absen mengimpor solar. Bahkan pada 2022-2023, impor solar menembus lebih dari 5 juta kiloliter per tahun. Kombinasi RDMP Balikpapan dengan kebijakan biodiesel B35 hingga B40 membuka peluang realistis bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan impor solar mulai 2026.
Lihat Juga : |
Namun, makna strategis RDMP Balikpapan tidak berhenti pada angka produksi atau penurunan impor. Ini adalah simbol keberanian negara untuk berhadapan langsung dengan mafia energi-sesuatu yang selama ini sering dihindari karena dianggap terlalu mahal secara politik.
Prabowo tampak memahami bahwa kedaulatan energi bukan sekadar isu teknis, melainkan isu kekuasaan. Selama negara ragu menertibkan aktor-aktor rente di sektor migas. Selama itu pula Indonesia akan terus tergantung pada impor dan rentan terhadap gejolak global.
RDMP Balikpapan menunjukkan bahwa ketika negara hadir secara tegas, proyek raksasa yang nyaris gagal bisa diselamatkan dan bahkan dijadikan fondasi baru bagi industrialisasi energi nasional. Ini sekaligus menjadi pelajaran penting: masalah utama Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan keberanian politik untuk menertibkan kepentingan yang selama ini terlalu nyaman di balik proyek strategis.
Tantangan ke depan tentu belum selesai. Transparansi, pengawasan berkelanjutan, dan konsistensi kebijakan mutlak dijaga agar RDMP Balikpapan tidak mengulang siklus lama. Namun satu hal sudah jelas: kilang ini bukan hanya mesin pengolah minyak, melainkan monumen bahwa negara jika berani masih bisa menang atas mafia.
Dan dalam konteks itu, RDMP Balikpapan layak dibaca sebagai lebih dari sekadar proyek energi. Ia adalah pernyataan arah: bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, kedaulatan energi tidak lagi menjadi slogan, melainkan keputusan yang dieksekusi sampai tuntas.
Eksistensi RDMP Balikpapan juga menjadi strategis di tengah ancaman krisis energi global, di mana Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kapasitas energi yang memadai. Hal ini memberikan keyakinan kepada investor luar untuk melakukan investasi karena stabilitas negara terjamin dan kepastian hukum yang kuat.
(sur/sur)[Gambas:Video CNN]
